MATA INDONESIA, TOKYO – Pernikahan sesama jenis masih menjadi topik perbincangan yang menuai pro-kontra, bahkan hingga saat ini. Tak sedikit orang yang berselisih paham mengenai hal ini.
Organisasi keagamaan mengklaim bahwa pernikahan sesama jenis akan menghancurkan pernikahan. Sementara di sisi lain, jumlah mereka yang memperjuangkan hak-hak pernikahan sesama jenis terus meningkat dan mendapat dukungan global dalam beberapa tahun terakhir.
Para pendukung pernikahan sesama jenis mengatakan bahwa hubungan dan pernikahan bagi dua insan yang memiliki jenis kelamin yang sama adalah wajar dan normal. Sebab mereka percaya jika kelompok LGBT tidak pernah memilih untuk dilahirkan seperti itu.
Setidaknya ada 30 negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis, di antaranya: Argentina (2010), Australia (2017), Austria (2019), Belgia (2003), Brasil (2013), Kanada (2005), Colombia (2016), Denmark (2012), Ekuador (2019), Inggris dan Wales (2013), serta Finlandia (2015),
Kemudian Perancis (2013), Jerman (2017), Greenland (2015), Islandia (2010), Irlandia (2015), Luxemburg (2014), Malta (2017), Belanda (2001), Selandia Baru (2013), Norwegia (2008), Portugal (2010), Skotlandia (2014), Afrika Selatan (2006), Spanyol (2005), Swedia (2009), Taiwan (2019), Amerika Serikat (2015), Uruguay (2013), serta Meksiko (2009).
Terbaru, Pemerintah Metropolitan Tokyo akan memulai sistem yang secara efektif mengizinkan pernikahan sesama jenis di ibu kota Jepang pada tahun fiskal berikutnya, yakni April 2022. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Tokyo Yuriko Koike.
Kantor berita Kyodo melaporkan bahwa pemerintah daerah untuk kota berpenduduk 14 juta itu berencana memperkenalkan pernikahan sesama jenis setelah majelis lokalnya dengan suara bulat menyerukan langkah tersebut.
Beberapa lingkungan lokal di Kota Tokyo serta beberapa kotamadya lokal lainnya telah memperkenalkan rencana serupa yang secara resmi mengakui pasangan sesama jenis.
Tetapi para kritikus mengatakan pasangan LGBT masih menghadapi kerugian di bidang-bidang seperti perpajakan bahkan di bawah pengaturan kemitraan semacam itu, melansir Reuters.
Pada Maret, sebuah pengadilan lokal di Kota Sapporo di Jepang utara memutuskan bahwa pasangan sesama jenis yang tidak dapat menikah adalah tidak konstitusional, keputusan pertama di Jepang tentang legalitas pernikahan sesama jenis.
