Tokoh Muhammadiyah dan NU Sepakat Soeharto Sosok Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Baca Juga

MataIndonesia, Jakarta – Menghormati jasa pemimpin dan pahlawan merupakan ciri bangsa yang besar. Prinsip ini kembali menguat seiring tingginya dukungan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, yang dinilai telah memberikan kontribusi monumental bagi bangsa sejak masa revolusi hingga era pembangunan.

Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Dr. Makroen Sanjaya, menegaskan bahwa keteladanan seorang pemimpin harus dinilai secara utuh dan komprehensif. “Muhammadiyah sudah mengkaji dari ketokohan beliau sebagai Presiden ke-2. Kita menilai sosok secara komprehensif, tidak bisa sepotong-sepotong,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa sejarah mencatat Soeharto berperan sejak 1946, menanggulangi pemberontakan kelompok kiri, memimpin Serangan Umum 1 Maret, hingga menjadi tokoh penting dalam penuntasan konflik G30S/PKI.

Menurut Dr. Makroen, rekam jejak tersebut memenuhi kriteria kepahlawanan sebagaimana diatur dalam undang-undang, yakni memiliki pengorbanan besar dan prestasi nyata untuk bangsa. “Beliau pernah mengantarkan bangsa ini mencapai swasembada pangan dan mendapat pengakuan dunia. Itu pencapaian yang bisa diukur dan diakui secara internasional,” tegasnya.

Ia menilai bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pemimpin yang telah berjasa, bukan sekadar mengingat kekurangannya. Dengan filosofi Jawa mikul dhuwur, mendhem jero, Dr. Makroen menegaskan bahwa keteladanan harus diangkat menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. “Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau kita hanya mencari-cari kesalahan masa lalu, tentu kita tidak akan maju,” jelasnya.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan tokoh NU yang juga Wakil Sekjen MUI, KH Arif Fahrudin. Menurutnya, definisi pahlawan sangat jelas: berjasa besar dan rela berkorban untuk bangsa. “Pahlawan itu mereka yang menyerahkan segala yang dimiliki demi satu tujuan bersama—kemajuan bangsa dan negara,” katanya. Karena itu, ia menilai wajar jika tokoh seperti Soeharto dinominasikan sebagai Pahlawan Nasional, mengingat kontribusi besarnya baik pada masa revolusi, pembangunan nasional, maupun stabilitas negara.

KH Arif mengingatkan bahwa bangsa yang tidak menghargai sejarah tidak akan mampu meraih masa depan. “Kalau kita tidak pandai bersyukur terhadap jasa para pendiri dan pemimpin bangsa, maka 2045 kita tidak akan mampu meraih Indonesia Emas,” ujarnya.

Kedua tokoh sepakat bahwa generasi muda harus meneladani semangat keberanian, pengorbanan, dan prestasi para pemimpin terdahulu. Penghormatan terhadap jasa pahlawan bukan sekadar mengenang, tetapi juga meneruskan jejak mereka membangun bangsa.

Dengan pengakuan sejarah, rekam jejak pengabdian, dan prestasi yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat, banyak pihak menilai Presiden ke-2 Soeharto layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Karena bangsa besar adalah bangsa yang tidak melupakan mereka yang telah mengorbankan tenaga, waktu, dan hidupnya untuk kejayaan Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini