Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Berharap Dana Otsus Tak Lagi Dikorupsi Para Pejabat Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Dukungan untuk kelanjutan program Otsus Papua datang dari para tokoh agama setempat. Salah satunya disampaikan oleh Ketua PGPI Provinsi Papua Pdt. MPH. Mauri S.Th. MTh.

Dirinya sebagai salah satu Tokoh Agama Kristen Papua sekaligus Sebagai Ketua PGPI Provinsi Papua yang saat ini menjadi , bahwa yang bersangkutan menyatakan

“Saya siap mendukung kelanjutan Otsus dan meminta agar ada evaluasi Otus Papua terhadap penggunaan dan penyaluran dana yang belum maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya, dikutip Kamis 16 September 2021.

Gembala Jemaat Gereja GPdI Jemaat Parakletos Angkasa Pasir dua Jayapura itu juga berharap agar para pejabat di Papua tidak lagi melakukan korupsi terhadap alokasi dana Otsus jilid II yang disalurkan dari pusat.

Ia juga mengimbau agar para pejabat setempat juga tetap menunjukan integritas dan loyalitasnya terhadap NKRI. Untuk itu, dia meminta pemerintah pusat melakukan seleksi ketat saat terjadi pemilihan kepala daerah di Papua.

“Tujuannya agar mereka tidak lagi berdiri di dua kaki. Yang mana satu kakinya merapat di NKRI dan satu kakinya mendukung Papua Merdeka,” katanya.

Menurutnya, hal ini penting dilakukan agar setiap kebijakan dari pemerintah pusat bisa dilaksanakan secara benar dan tepat sasaran. Termasuk penggunaan dana Otsus yang hingga saat ini penyalurannya belum menyentuh elemen-elemen masyarakat akar rumput atau masyarakat paling bawah.

“Pemerintah Pusat harus lebih tegas lagi kepada Pemerintah Daerah tentang penggunaan anggaran dana Otsus dan anggaran lainnya, bila perlu dilakukan evaluasi dan pertanggungjawaban kemanakan dana tersebut selama ini, apakah sudah membuat sejahtera masyarakat Papua ataukah belum, kalau ada yang salah segera diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan oleh Tokoh Pemuda Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire Piter Tagi. Ia menyampaikan bahwa sampai saat ini masih terdapat masyarakat asli Papua yang protes atau bahkan menolak keberlanjutan Otsus Jilid II. Alasannya karena masih ada warga yang belum merasakan adanya hal poitif dari Otsus yang telah berjalan selama 20 tahun terakhir.

“Di mana masih ada masyarakat yang berada di pedalaman-pedalaman Papua ini tidak mendapatkan perubahan yang signifikan baik dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas kesehatan, dan perbaikan ssstem pendidikan”, katanya.

Untuk itu, ia berharap perlu eveluasi atas penerapan Otsus Papua Jilid I sehingga saat penyaluran Otsus Jilid II bisa lebih menjangkau segenap masyarakat Tanah Papua.

Piter juga menjelaskan bahwa dirinya mendukung rencana pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Menurutnya, pembentukan DOB merupakan kebijakan yang sangat baik dari pemerintah untuk memangkas sistem birokrasi yang selama ini terkesan terlalu panjang dan bertele-tele.

“Jika nanti DOB telah dibentuk maka akan banyak mendatangkan peluang kepada seluruh masyarakat seperti penyerapan tenaga kerja dan peluang usaha yang akan semakin besar dimana hal tersebut tentunya akan sangat membantu masyarakat”, ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini