Tokoh Adat Yapen dan Kepala Suku Wate Nilai Otsus Sebagai Solusi Tepat untuk Majukan Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, YAPEN – Tokoh Masyarakat Adat Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen Benoni Reba memberikan dukungan atas kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus) Papua jilid II dan pemekaran wilayah.

“Otonomi khusus dan pemekaran Provinsi Papua merupakan solusi tepat pemerintah dalam membangun Papua dari kampung hingga ke kota,” ujarnya, Rabu 8 September 2021.

Ia pun mengimbau kepada segenap masyarakat Papua untuk optimis memandang masa depan. Ia mengatakan, pengalaman penerimaan Otsus jilid I jangan dijadikan pegangan dan dasar untuk menolak kelanjutan Otsus.

“Pengalaman pahit itu kita jadikan sebagai pelajaran untuk merubah semua sistem tata kelola Otsus sehingga ke depannya, Otsus dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Ia juga menilai, rencana pemekaran Provinsi Papua merupakan langkah yang tepat untuk memajukan Bumi Cenderawasih.

“Karena dengan pemekaran ini, program-program pemerintah lebih terfokus dan tepat ke sasaran dan masyarakat bisa menikmatinya,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Suku Wate, Distrik Teluk Kimi Konstan Waray. Menurutnya, pengesahan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otsus di Papua yang telah disahkan oleh pemerintah merupakan bentuk perhatian atas nasib masyarakat di Papua.

Meski demikian, masih ada sejumlah pihak yang menolak kelanjutan kebijakan tersebut. Ia pun menyayangkan sikap tersebut.

“Jangan mengorbankan ataupun menunda sesuatu hal yang sangat bermanfaat dan bertujuan mulia untuk Papua dan masyarakatnya. Kita sebagai umat Tuhan juga wajib mensyukuri berkat yang diberikan melalui hadirnya Otsus di wilayah kita,” katanya.

Ia pun berharap agar Otsus jilid II bisa memberikan banyak kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Untuk itu, ia berharap agar ada evaluasi sehingga penyaluran dana Otsus lebih tranparan kepada masyarakat.

“Diharapkan supaya Pemerintah melalui program Otsusnya menitik beratkan atau menfokuskan pembangunan di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Nabire,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini