Tok, Inilah Biaya Haji di 13 Embarkasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Berapa biaya ibadah haji ke Tanah Suci di tahun 2022 ini?

Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2022, tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji (Bipih) tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi. Dalam Keppres BPIH, berasal dari dana yang jemaah, nilai manfaat dan dana efisiensi.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan, biaya haji dalam Keppres 5/2022 ini bagi haji reguler, petugas haji daerah (PHD) dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU).

Dengan adanya Keppres ini, Kemenag akan melakukan konfirmasi jemaah lunas tunda yang seharusnya berangkat pada 2020. Bipih rata-rata usulan Kemenag bersama Komisi VIII DPR RI sebesar Rp 39.886.009.

”Baik konfirmasi keberangkatan maupun pelunasan masih menunggu terbitnya Keputusan Menteri Agama atau KMA. Kami berharap tahap ini bisa dimulai pada 9 Mei 2022,” ujar Hilman, Jumat 29 April 2022.

Untuk konfirmasi kesiapan keberangkatan atau pelunasan, jemaah bisa datang ke Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih.

Indonesia pada tahun ini mendapat kuota haji sebanyak 100.051 orang. Jumlah tersebut hanya 50 persen, karena saat ini masih dalam pembatasan pandemi Covid-19.

“Berdasarkan ketentuan terbaru dari Pemerintah Arab Saudi, jemaah haji yang berangkat tahun ini berusia maksimal 65 tahun terhitung kelahiran paling tua adalah 30 Juni 1957,” katanya.

Berikut besaran Bipih 1443 H/2022 M jemaah haji reguler per embarkasi:

  1. Aceh Rp 35.660.857;
  2. Medan Rp 36.393.073;
  3. Batam Rp 39.686.009;
  4. Padang Rp 37.411.480;
  5. Palembang Rp 39.806.009;
  6. Jakarta (Pondok Gede) Rp 39.886.009;
  7. Bekasi Rp 39.886.009;
  8. Solo Rp 40.262.721;
  9. Surabaya Rp 42.586.009;
  10. Banjarmasin Rp 41.235.290;
  11. Balikpapan Rp 41.362.590;
  12. Lombok Rp 41.647.741; dan
  13. Makassar Rp 42.686.506.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Minyakita dan Strategi Pemerintah Menjaga Keseimbangan Pasar

Oleh : Antonius UtomoMinyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat konsumsi minyak goreng yang tinggi, stabilitas harga dan ketersediaan produk inimenjadi perhatian utama pemerintah. Dalam konteks tersebut, program Minyakita hadir sebagaiinstrumen strategis untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau sekaligus menjaga keberlangsungan industri sawit dan minyakgoreng nasional.Sejak diperkenalkan sebagai minyak goreng rakyat, Minyakita dirancang untuk menjadi solusiatas fluktuasi harga minyak goreng yang kerap terjadi akibat dinamika pasar global maupundomestik. Keberadaan Minyakita tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat, tetapijuga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan keseimbangan antara kepentingankonsumen, produsen, distributor, dan pelaku usaha di seluruh rantai pasok. Dengan demikian, Minyakita menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasionalyang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.Kementerian Perdagangan bersama berbagai pemangku kepentingan juga terus memperkuatmekanisme distribusi agar Minyakita dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebihefektif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food, guna memperluas jaringan distribusi dan memperkuatpengawasan terhadap penyaluran minyak goreng rakyat. Langkah ini menjadi bagian daristrategi besar pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat program Minyakita dapatdirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah.Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengendalian harga tidak semata-mata dilakukan melaluipenetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), tetapi juga melalui pembenahan tata niaga dan rantaidistribusi. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perbedaan harga di tingkat konsumen sering kali dipengaruhi oleh hambatan distribusi, biaya logistik, dan keterbatasan pasokan di wilayah tertentu....
- Advertisement -

Baca berita yang ini