Tok, Inilah Biaya Haji di 13 Embarkasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Berapa biaya ibadah haji ke Tanah Suci di tahun 2022 ini?

Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2022, tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji (Bipih) tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi. Dalam Keppres BPIH, berasal dari dana yang jemaah, nilai manfaat dan dana efisiensi.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan, biaya haji dalam Keppres 5/2022 ini bagi haji reguler, petugas haji daerah (PHD) dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU).

Dengan adanya Keppres ini, Kemenag akan melakukan konfirmasi jemaah lunas tunda yang seharusnya berangkat pada 2020. Bipih rata-rata usulan Kemenag bersama Komisi VIII DPR RI sebesar Rp 39.886.009.

”Baik konfirmasi keberangkatan maupun pelunasan masih menunggu terbitnya Keputusan Menteri Agama atau KMA. Kami berharap tahap ini bisa dimulai pada 9 Mei 2022,” ujar Hilman, Jumat 29 April 2022.

Untuk konfirmasi kesiapan keberangkatan atau pelunasan, jemaah bisa datang ke Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih.

Indonesia pada tahun ini mendapat kuota haji sebanyak 100.051 orang. Jumlah tersebut hanya 50 persen, karena saat ini masih dalam pembatasan pandemi Covid-19.

“Berdasarkan ketentuan terbaru dari Pemerintah Arab Saudi, jemaah haji yang berangkat tahun ini berusia maksimal 65 tahun terhitung kelahiran paling tua adalah 30 Juni 1957,” katanya.

Berikut besaran Bipih 1443 H/2022 M jemaah haji reguler per embarkasi:

  1. Aceh Rp 35.660.857;
  2. Medan Rp 36.393.073;
  3. Batam Rp 39.686.009;
  4. Padang Rp 37.411.480;
  5. Palembang Rp 39.806.009;
  6. Jakarta (Pondok Gede) Rp 39.886.009;
  7. Bekasi Rp 39.886.009;
  8. Solo Rp 40.262.721;
  9. Surabaya Rp 42.586.009;
  10. Banjarmasin Rp 41.235.290;
  11. Balikpapan Rp 41.362.590;
  12. Lombok Rp 41.647.741; dan
  13. Makassar Rp 42.686.506.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini