TNI Dicibir, Moeldoko: Jangan Cari Gara-gara!

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Banyaknya kritik dan cibiran yang dilayangkan kepada TNI soal wacana kembalinya ‘dwifungsi ABRI’ ditanggapi tegas oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Ia berkata agar semua pihak tak mencari gara-gara dengan TNI, meskipun karena alasan pro demokrasi.

“Enggak usah, jangan cari popularitas melawan TNI. Jangan, TNI milik kita semua,” ujar Moeldoko di Jakarta, Jumat 8 Maret 2019.

Mantan Panglima TNI ini menyampaikan hal tersebut sebagai respon tegas atas kritik Robertus Robet soal rencana penempatan anggota militer aktif di institusi sipil, layaknya dwifungsi ABRI yang berlaku pada masa Orde Baru.

Robet melantunkan kritik dan nyanyian yang menyindir ABRI era Orde Baru. Dia sempat ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia karena orasinya tersebut.

Moeldoko menyebut TNI sudah bersusah payah melakukan banyak reformasi internal usai Orde Baru tumbang. Reformasi itu menyangkut tiga hal, yakni perubahan struktur, doktrin dan kultur.

Moeldoko menyatakan bahwa TNI telah melakukan reformasi internal setelah Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden ke-2 RI Soeharto tumbang. Menurut dia, tiga hal yang diubah antara lain; perubahan struktur, doktrin, dan kultur.

TNI saat ini disebutkan hanya fokus pada doktrin yang merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar fokus pada pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya terkait kultur, kata Moeldoko, TNI melakukan pembenahan agar lebih dekat kepada rakyat. Moeldoko menyebut saat ini pun dikenal istilah ‘bersama rakyat, TNI kuat’. Selain itu, kata dia, TNI juga membuat program ‘TNI’ mendegar.

“Sudahlah, kita hidup berdampingan dengan baik, kritik boleh tapi jangan merusak piskologi prajurit, psikologi prajurit kita sudah baik, jangan dilukai dengan hal-hal itu. Nyanyian masa lalu sudahlah masa lalu,” ujarn Moeldoko.

Berita Terbaru

Pemerintah Gencarkan Pembangunan di Papua Sebagai Amanat Undang-Undang

Pemerintah Indonesia telah mengintensifkan upaya pembangunan di Papua sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang telah diperbarui...
- Advertisement -

Baca berita yang ini