MATA INDONESIA, JAKARTA – Intensitas hujan tahun ini membuat sebagian wilayah Indonesia banjir. Tak terkecuali wilayah di Jakarta, yang dari awal tahun hingga akhir bulan Februari 2020 ini kerap dilanda banjir.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo pun punya solusi tokcer untuk mengatasi bencana tersebut. Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun wajib membaca artikel ini demi kemaslahatan warganya.
Salah satunya dengan mengembalikan fungsi konservasi yang ada di kawasan daerah aliran sungai (DAS).
“Kawasan sekitar DAS mengalami degradasi karena beberapa faktor yang berkaitan dengan penebangan liar, eksploitasi alam hingga alih fungsi kawasan,” katanya dalam Rapat Koordinasi DAS Lawe Alas, Aceh di Graha BNPB, Jakarta, Kamis 27 Februari 2020.
Ia pun menawarkan hal yang sama untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi di DAS Lawe Alas. Upaya pencegahan dengan mengembalikan fungsi konservasi di sepanjang hulu hingga hilir perlu dilakukan.
Apalagi, katanya, dari Gayo Lues hingga Aceh Tenggara telah terjadi perubahan vegetasi. Sepanjang DAS Lawe Alas didominasi tanaman pertanian dan perkebunan.
“Saat menyusuri rute dari kawasan Danau Toba, Kutacane hingga Takengon pada 2011 lalu, saya juga melihat betapa Sungai Lawe Alas mengalami perubahan fisik karena sedimentasi,” katanya.
Ia mengatakan pengembalian fungsi konservasi di kawasan DAS bisa dilakukan dengan penanaman tanaman yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Khusus untuk wilayah Aceh, bisa berupa tanaman kopi yang memang sudah terkenal di Bumi Serambi Mekkah itu.
“Perguruan tinggi dapat membantu meneliti jenis tanaman apa yang cocok dengan tanah sekitar sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
Pengembalian fungsi konservasi juga bisa dilakukan dengan mengembangkan konsep wisata alam. Padahal, Aceh memiliki peluang cukup besar untuk mendatangkan wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Itu daerah yang kiri kanannya masih lahan kosong min, kalau kota besar seperti DKI kanan kiri DAS bangunan semua. Kalau mau dikembalikan ya harus gusur yang biaya besar. Dan yang paling sulit adalah warga yang menempati susah atau tidak mau dipindah. Itu sebenarnya salah pemerintah juga dalam menegakkan aturan mengenai roi DAS.Mengapa dulu bangunan disepanjang sungai yang melanggar roi / sempadan DAS tidak langsung bongkar.
Sebelum hutan pada gundul semuanya…seharusnya menteri kehutanan ikut partisipasi penghijauan juga.
Drpd nanti menteri kehutanan, tapi hutan nya kaga ada