Tiongkok Tak Bolehkan Warganya Melancong ke Luar Negeri hingga Semester I 2022

Baca Juga

MATA INDONESIA, BEIJING – Pandemi Covid-19 yang belum usai, membuat Tiongkok melarang warga negaranya untuk berpergian ke luar negeri hingga 2022 mendatang.

Melansir Reuters, Minggu 5 September 2021, tiga maskapai terbesar Tiongkok yaitu Air China, China Southern Airlines dan China Eastern Airlines menuturkan bahwa pembatasan yang diberlakukan Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok (CAAC) dalam penerbangan internasional kemungkinan akan berlanjut sampai semester I 2022.

Maskapai Air China menyebut, langkah ini diambil karena negara-negara lain juga masih lamban untuk membuka perbatasan. Kebijakan itu juga diambil karena tingkat vaksinasi yang cenderung rendah dan melonjaknya kasus Covid-19.

“Hal ini dilakukan sebagai pendekatan pemerintah dalam mencegah COVID-19 jelang Olimpiade Musim Dingin Beijing Februari mendatang. Langkah tersebut akan memundurkan pemulihan total ke 2024,” kata Kepala Penelitian Pengiriman, Pelabuhan, dan Transportasi Asia HSBC, Parash Jain.

Manajemen Air China juga mengatakan kepada analis bahwa pemulihan perjalanan keluar Tiongkok akan lebih lambat dari Amerika Serikat dan Eropa. Lantaran mayoritas negara berkembang belum mencapai tingkat vaksinasi yang tinggi.

CAAC sebelumnya telah memangkas penerbangan ke luar negeri pada Maret 2020, guna menghilangkan kekhawatiran akibat infeksi virus corona yang meningkat.

Kebijakan yang dinamai ‘Five One’ mengizinkan maskapai daratan untuk menerbangkan hanya satu penerbangan dalam seminggu, di satu rute ke negara mana pun. Selain itu, maskapai asing hanya boleh mengoperasikan satu penerbangannya dalam seminggu ke Tiongkok.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini