Tiongkok Tak Bolehkan Warganya Melancong ke Luar Negeri hingga Semester I 2022

Baca Juga

MATA INDONESIA, BEIJING – Pandemi Covid-19 yang belum usai, membuat Tiongkok melarang warga negaranya untuk berpergian ke luar negeri hingga 2022 mendatang.

Melansir Reuters, Minggu 5 September 2021, tiga maskapai terbesar Tiongkok yaitu Air China, China Southern Airlines dan China Eastern Airlines menuturkan bahwa pembatasan yang diberlakukan Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok (CAAC) dalam penerbangan internasional kemungkinan akan berlanjut sampai semester I 2022.

Maskapai Air China menyebut, langkah ini diambil karena negara-negara lain juga masih lamban untuk membuka perbatasan. Kebijakan itu juga diambil karena tingkat vaksinasi yang cenderung rendah dan melonjaknya kasus Covid-19.

“Hal ini dilakukan sebagai pendekatan pemerintah dalam mencegah COVID-19 jelang Olimpiade Musim Dingin Beijing Februari mendatang. Langkah tersebut akan memundurkan pemulihan total ke 2024,” kata Kepala Penelitian Pengiriman, Pelabuhan, dan Transportasi Asia HSBC, Parash Jain.

Manajemen Air China juga mengatakan kepada analis bahwa pemulihan perjalanan keluar Tiongkok akan lebih lambat dari Amerika Serikat dan Eropa. Lantaran mayoritas negara berkembang belum mencapai tingkat vaksinasi yang tinggi.

CAAC sebelumnya telah memangkas penerbangan ke luar negeri pada Maret 2020, guna menghilangkan kekhawatiran akibat infeksi virus corona yang meningkat.

Kebijakan yang dinamai ‘Five One’ mengizinkan maskapai daratan untuk menerbangkan hanya satu penerbangan dalam seminggu, di satu rute ke negara mana pun. Selain itu, maskapai asing hanya boleh mengoperasikan satu penerbangannya dalam seminggu ke Tiongkok.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini