Tinjau Bencana Banjir, Mensos Serahkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masyarakat Sembakung Nunukan

Baca Juga

MATA INDONESIA, NUNUKAN – Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan peninjauan ke lokasi bencana banjir di Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada Minggu 9 Januari 2022. Kehadiran mantan Wali Kota Surabaya ini merupakan upaya perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak musibah di wilayah perbatasan khususnya di Sembakung dan sekitarnya.

Dalam kegiatan ini, Mensos Risma menyalurkan bantuan senilai Rp Rp1.074.713.800 untuk penanganan banjir. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan logistik, lumbung sosial, dan perlengkapan sekolah.

Kepada warga, Risma mengungkap bahwa dirinya seharusnya datang ke Aceh, mengingat situasi banjir di sana lebih parah, lantaran menelan korban jiwa. “Sebenarnya saya harus ke Aceh karena di sana ada banjir, bahkan ada korban. Ke sini (Nunukan) agak sulit aksesnya tapi kebetulan Pak Deddy (Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus -red) ada fasilitas, makanya saya sampai di sini,” kata Risma, Minggu sore, 9 Januari 2022.

Pada kesempatan yang sama, Pemangku Adat Desa Atap, H Sharir mengungkapkan bahwa sejak desanya berdiri hingga terbentuk kecamatan, warganya belum menikmati air bersih sama sekali. “Saat banjir, sumur kami sudah seperti milo (minuman instan) karena bercampur dengan banjir kiriman Malaysia. Tolong kami ibu menteri,” kata Sharir.

Sementara itu, Camat Lumbis Pansiangan, Lumbis pun ikut manyampaikan curhat kepada Risma. Dirinya menyebut jika sepanjang Sei Sembakung terdapat 6 kecamatan yang tiap tahun terendam banjir.

“Setiap tahun bukan saja persoalan banjir yang kami hadapi, melainkan sudah menyangkut harga diri bangsa dan nasionalisme,” kata dia.

Bahkan lebih parah lagi, kata Lumbis tiap tahun mereka mendapat limbah kiriman dari negeri jiran, Malaysia. “Hutan di atas Lumbis Pansiangan itu sudah gundul, karena di atas kami ada tiga kota besar Nabawan, Keningau, dan Tenom. Jadi mereka kirim limbah ke kami tiap tahun,” kata dia lagi.

Atas dasar itu, pihaknya berharap persoalan banjir yang menimpa warga perbatasan setiap tahun, mendapat atensi serius dari pemerintah pusat. “Panjang Sei Sembakung itu 40 persennya berada di Sabah, Malaysia. Harapan kami, sepulang dari sini ibu menteri membawa persoalan ini ke rapat kabinet terbatas. Minimal ada penataan sungai,” pintanya.

Mendengar curahan hati masyarakat tersebut, Risma menuturkan akan menyampaikan langsung kepada Presiden RI Joko Widodo. “Apa yang menjadi poin diskusi akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden,” ucapnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini, Risma didampingi Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Brigjen TNI Sulaiman selaku Kabinda Kaltara, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Norhayati Andris Ketua DPRD Kaltara, dan Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid.

Kemudian tampak juga Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Hubungan dan Kemitraan Luar Negeri Kementerian Sosial, Faozan Amar, Plt Direktur Bencana Alam Iyan Kusmadiana dan Sekretaris Ditjen Linjamsos, Robben Rico.

Sementara Pemprov Kaltara akan menyiapkan Alert Warning System di Kecamatan Lumbis Pansiangan untuk memberikan peringatan dini kepada Kecamatan Lumbis Ogong, Lumbis, Sembakung dan Sembakung Atulai ketika air sungai pansiangan di atas batas normal. Pihaknya juga mendorong agar Malaysia membuat embung dan pelebaran sungai.

“Pemprov Kaltara menyiapkan Alert Warning System, sebagai peringatan jika sungai mulai meluap maka sirene berbunyi, sehingga masyarakat bisa melakukan evakuasi lebih dini,” kata Zainal kepada Minews.

Selanjutnya Zainal mengaku sudah menurunkan tim sejak awal ketika ada informasi musibah. Tim tersebut terdiri dari Dinas Sosial Provinsi, BNPB serta relawan.

Reporter : Puji Christianto

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Desa Merah Putih Berpotensi Menjadi Pusat Energi Bersih Nasional

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*Transisi menuju energi bersih menjadi salah satu agenda strategis yang tengahdihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah meningkatnya kebutuhanenergi dan tuntutan pengurangan emisi karbon, diperlukan pendekatan yang tidakhanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakatsecara luas.Dalam hal ini, desa memiliki posisi yang semakin penting. Selain menjadi pusataktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam, desa juga menyimpan potensi besaruntuk mengembangkan energi terbarukan yang dapat mendukung kemandirianenergi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menilai bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak pengembangan energi bersihdi tingkat lokal. Menurutnya, koperasi dapat berperan tidak hanya sebagai lembagaekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai institusi yang mengelola potensi energiterbarukan di wilayah pedesaan. Ia menjelaskan bahwa banyak desa memilikisumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi bersih, mulai daritenaga surya, biomassa, hingga potensi energi lainnya yang selama ini belumdikelola secara optimal. Dengan kelembagaan koperasi yang kuat, pemanfaatansumber daya tersebut dapat dilakukan secara lebih terorganisasi dan berkelanjutan.Di samping itu, model koperasi memungkinkan masyarakat menjadi pelaku utamadalam proses produksi energi. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkantidak hanya dinikmati oleh investor atau perusahaan besar, tetapi juga langsungdirasakan oleh warga desa. Selain memberikan manfaat ekonomi, pengembanganenergi bersih berbasis koperasi juga dapat membantu mengurangi ketergantunganterhadap energi fosil. Ketika desa mampu memenuhi sebagian kebutuhan energinyasecara mandiri, ketahanan energi nasional akan semakin kuat.Potensi tersebut semakin relevan mengingat Indonesia memiliki ribuan desa yang tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik sumber daya yang berbeda-beda. Jika potensi ini mampu dimobilisasi secara sistematis, dampaknya terhadappembangunan nasional akan sangat signifikan. Pengamat sosial dan pemerhati isuglobal, Paulus Lubis menilai bahwa transformasi Koperasi Desa Merah Putih dapatmenjadi instrumen penting dalam memperkuat kedaulatan energi Indonesia. Menurutnya, pengembangan energi berbasis masyarakat akan menciptakan sistemyang lebih tangguh dan tidak terlalu bergantung pada pasokan energi terpusat.Ia memandang bahwa konsep kedaulatan energi tidak hanya berbicara tentangketersediaan pasokan, tetapi juga mengenai kemampuan masyarakat untukmengelola sumber energinya sendiri. Dalam kerangka tersebut, koperasi menjadiwadah yang tepat untuk mengonsolidasikan partisipasi warga sekaligus memastikanmanfaat ekonomi dapat dinikmati secara merata. Menurut Paulus, keberhasilantransisi energi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangunekosistem yang mendukung partisipasi masyarakat. Dukungan regulasi, aksespembiayaan, dan pendampingan teknis menjadi faktor penting agar koperasi mampumenjalankan peran tersebut secara optimal.Ia juga menekankan bahwa energi bersih dapat menjadi sumber pertumbuhanekonomi baru bagi desa. Selain memenuhi kebutuhan listrik lokal, energi terbarukanberpotensi menciptakan lapangan kerja dan mendorong lahirnya berbagai aktivitasekonomi produktif. Meski demikian, pengembangan energi bersih berbasis koperasimemerlukan dukungan nyata dari berbagai pihak. Dalam konteks itulah peranpemerintah menjadi sangat penting sebagai fasilitator sekaligus akseleratortransformasi energi di tingkat desa. Kebijakan yang tepat akan membantumempercepat proses adopsi energi terbarukan oleh masyarakat.Kementerian Koperasi telah memberikan contoh konkret melalui kerja sama denganpihak swasta untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya bagi Koperasi Desa...
- Advertisement -

Baca berita yang ini