Tiga Calon Rektor UIN akan Dipanggil KPK, Kenapa Ya?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bulan Juni ini berencana memanggil tiga calon rektor Universitas Islam Negeri (UIN).

Disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pemanggilan tiga calon rektor UIN itu menyusul ditemukannya fakta-fakta baru terkait korupsi di lingkungan Kementerian Agama, terutama dalam sistem pemilihan rektor perguruan tinggi.

“Kami temukan fakta baru, jadi butuh proses pemeriksaan terhadap tiga besar dari calon rektor di beberapa universitas,” kata Febri di Jakarta, Jumat 14 Juni 2019.

Febri mengakui bahwa ketiga calon rektor itu akan diperiksa untuk memberikan keterangan kasus jual beli jabatan di Kemenag yang menjerat eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi.

Saat ditanya kapan ketiga rektor tersebut akan dipanggil pastinya, Febri belum bisa memberitahukannnya. Ia juga masih bungkam soal nama-nama calon rektor tersebut.

Berdasarkan surat pemanggilan KPK yang beredar, mantan Rektor UIN Ar-Raniry, Farid Wajdi Ibrahim turut dipanggil sebagai saksi untuk penyidikan Romi pada Selasa (18/6) pekan depan.

Dalam surat panggilan dengan Nomor Spgl/3470/DIK.01.00/23/05/2019 tersebut, Farid Wajdi Ibrahim dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait pengembangan penyidikan tersangka Romi.

Febri pun mengamini adanya pemanggilan terhadap Farid Wajdi sebagai saksi. Kata Febri, surat pemanggilan tersebut telah dikirimkan kepada Farid Wajdi Ibrahim.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini