Tidak Semua Muslim Diperlakukan Seperti Etnis Uighur oleh Pemerintah China, Ini Buktinya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Banyak orang Indonesia belakangan ini tiba-tiba tersulut dengan isu etnis Uighur yang beragama Islam di China. Apa yang sesungguhnya terjadi dengan mereka?

Uighur merupakan salah satu etnis minoritas di China yang secara kultural masih ada keturunan dari bangsa Turki. Hal itu bisa dilihat dari ciri fisik mereka yang cenderung berkulit putih dan bermata lebih lebar dari umumnya Warga China.

Uighur pernah mendeklarasikan Xinjiang, tempat tinggal mereka, sebagai Republik Turkistan Timur pada tahun 1933-1934 namun hanya merasakan kemerdekaan yang singkat.

Wilayah itu kemudian berada di bawah kendali Partai Komunis China pada 1949 seiring pemimpinnya Mao Zedong memasukkan Xinjiang ke dalam kekuasaannya.

Ketika Republik Rakyat China berdiri kawasan Uighur berubah nama menjadi Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang.

Sejak saat itu hubungan China dengan etnis minoritasnya itu diwarnai kecurigaan, terutama terhadap gerakan separatisme dan terorisme.

Pada 1990-an pemerintah Cina melakukan pembangunan insfrastruktur salah satunya jalur kereta ke Xinjiang barat.

Sejak saat itu banyak pekerja imigran datang, salah satunya suku Han yang saat ini menjadi suku terbesar di Cina.

Dengan masuknya suku Han ke Cina terjadi kesenjangan sosial bagi Uighur. Tanah-tanah kian terbatas untuk tempat tinggal Uighur.

Hal itu diperparah dengan larangan dari Pemerintah China untuk menjalankan ibadah puasa bahkan menghancurkan kota Kashgar yang merupakan tempat tinggal suku Uighur.

Pada 5 Juli tahun 2009, Uighur dan Han membuat 197 orang tewas dan 1.721 lainnya mengalami luka-luka. Perisitiwa ini dikenal sebagai Kerusuhan Ürümqi.

Dikutip dari ABC Australia, bentrok tersebut diawali seorang pekerja yang mengunggah rumor di dunia maya bahwa ada perempuan etnis Han mengalami pelecehan seksual oleh pekerja Uighur di sebuah pabrik mainan di Shaoguan, tenggara Cina.

Saat itu etnis Han yang mengetahui hal tersebut langsung memukuli dua orang Uighur yang hingga meninggal dunia.

Sejak kejadian tersebut, diskriminasi meningkat terhadap Uighur, bahkan negara-negara Eropa mendesak China menghentikan pelanggaran HAM.

Persoalan Uighur bisa dibilang tidak bisa murni dipandang sebagai masalah agama atau kepercayaan. Sebab warga China yang memeluk Islam bukan hanya Uighur, tetapi juga ada Kelompok Hui, Tartar, Salar, Dongxiang, Tajik, Uzbek, Baoan, Mongol, Tibet, Dai dan Bai. Mereka tidak mendapat perlakuan seperti Uighur, tetap boleh menjalankan syariat Islam.(Yuri Giantini)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Minyakita dan Strategi Pemerintah Menjaga Keseimbangan Pasar

Oleh : Antonius UtomoMinyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat konsumsi minyak goreng yang tinggi, stabilitas harga dan ketersediaan produk inimenjadi perhatian utama pemerintah. Dalam konteks tersebut, program Minyakita hadir sebagaiinstrumen strategis untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau sekaligus menjaga keberlangsungan industri sawit dan minyakgoreng nasional.Sejak diperkenalkan sebagai minyak goreng rakyat, Minyakita dirancang untuk menjadi solusiatas fluktuasi harga minyak goreng yang kerap terjadi akibat dinamika pasar global maupundomestik. Keberadaan Minyakita tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat, tetapijuga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan keseimbangan antara kepentingankonsumen, produsen, distributor, dan pelaku usaha di seluruh rantai pasok. Dengan demikian, Minyakita menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasionalyang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.Kementerian Perdagangan bersama berbagai pemangku kepentingan juga terus memperkuatmekanisme distribusi agar Minyakita dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebihefektif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food, guna memperluas jaringan distribusi dan memperkuatpengawasan terhadap penyaluran minyak goreng rakyat. Langkah ini menjadi bagian daristrategi besar pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat program Minyakita dapatdirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah.Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengendalian harga tidak semata-mata dilakukan melaluipenetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), tetapi juga melalui pembenahan tata niaga dan rantaidistribusi. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perbedaan harga di tingkat konsumen sering kali dipengaruhi oleh hambatan distribusi, biaya logistik, dan keterbatasan pasokan di wilayah tertentu....
- Advertisement -

Baca berita yang ini