Tidak Benar Bandara Sepi Karena Harga Tiket Masuk ke Pulau Komodo

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membantah isu Bandara Komodo sepi usai Pemprov NTT menaikkan harga tiket masuk ke Pulau Komodo.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sony Zeth Libing dalam wawancara radio, Selasa 2 Agustus 2022.

Menurutnya, aktivitas wisatawan lokal maupun asing normal seperti biasa.

“Itu tidak benar, ini ramai jalan ke sana ke Labuan Bajo. Aktivitas jalan normal, jadi Pemerintah menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo,” ujar Sony.

Dia juga menegaskan semua hotel buka seperti biasa, begitu juga restoran maupun kapal pesiar, dan angkutan darat.

Pemerintah Nusa Tenggara Timur memiliki visi di balik pemberlakuan tarif baru yaitu menjaga Komodo dan ekosistemnya tetap dilestarikan.

Bukan hanya kenaikan tarif, Pemprov NTT juga membatasi kunjungan hingga sampai 200 ribu wisatawan per tahun. Hal ini sebagai upaya konservasi dan penataan Taman Nasional Komodo.

Selain itu, kenaikan tarif menjadi sebesar Rp 3,75 juta bukan hanya untuk satu kegiatan.

Harga tersebut mencakup berbagai kegiatan seperti biaya akomodasi kapal, kegiatan trekking wisatawan, dan pengamatan kehidupan liar.

Begitu juga menyelam, memancing, foto, video, dan mendapat suvenir asli kerajinan tangan masyarakat setempat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sekolah Rakyat dan Jalan Menuju Kesetaraan Pendidikan

*) Oleh : Gavin AsaditPemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat agenda pemerataan pendidikanmelalui Program Sekolah Rakyat yang pada 2026 menjadi salah satu prioritas utamapembangunan sumber daya manusia nasional. Pemerintah memandang pendidikan berkualitastidak boleh hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus dapat diakses seluruhanak Indonesia, termasuk mereka yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan wilayah denganketerbatasan fasilitas pendidikan. Karena itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai langkah strategisnegara untuk membuka akses pendidikan gratis, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakatpaling rentan di berbagai daerah. Program ini dinilai menjadi wujud nyata kehadiran pemerintahdalam memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraihmasa depan yang lebih baik.Pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program tersebut menjadi bagian daritarget besar pemerintah untuk membangun 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 mendatang. Pemerintah menilai pembangunan pendidikan harus bergerak lebih cepat agar kesenjangan sosialakibat ketimpangan akses pendidikan dapat ditekan secara bertahap. Melalui konsep sekolahberbasis asrama, pemerintah ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampumemperoleh lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung perkembangan akademikmaupun pembentukan karakter secara optimal....
- Advertisement -

Baca berita yang ini