Terungkap! Ini Alasan Sebenarnya UAS Ceraikan Mellya Juniarti

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kabar perceraian Ustaz Abdul Somad (UAS) dengan istrinya Mellya Juniarti menjadi kabar gempar. Banyak yang tak menyangka, banyak juga yang bertanya-tanya, kenapa UAS rela menceraikan istrinya?

Seperti diketahui, UAS sudah mengajukan surat permohonan cerai sejak 12 Juli 2019 lalu. Kemudian, baru-baru ini permohonan itu dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, Kampar.

Kuasa hukum UAS, Hasan Basri menyebut, kliennya dan Mellya Juniarti sudah lama membina rumah tangga, tepatnya pada 20 Oktober 2012 lalu. Pasangan ini dikaruniai seorang putra, meski kemudian UAS dan istrinya diterpa berbagai masalah berat.

Hasan Basri berkata, masalah rumah tangga UAS sudah terjadi sejak 4 tahun lalu, jauh sebelum UAS menjadi penceramah kondang seperti saat ini.

UAS disebut Hasan juga telah melakukan berbagai macam usaha agar rumah tangganya bisa terselamatkan. Sayangnya, segala usaha yang dilakukannya tidak berhasil dan tidak ada yang berubah.

“UAS telah melakukan semua tahapan-tahapan sesuai ajaran Islam. Mulai dari memberikan nasehat, pisah ranjang, musyawarah, talak 1, talak 2 hingga berpisah tempat tinggal pada Mei 2016 sampai sekarang ini,” kata Hasan Basri.

Namun, Hasan memastikan UAS akan tetap bertanggung jawab kepada keluarganya, terutama sang putra. Bahkan, Mellya selama ini masih diberikan nafkah bulanan dan fasilitas khusus.

Berita Terbaru

Arah Baru Ekonomi Nasional Menguat Usai PidatoPresiden di DPR

Oleh: Dalia Kinanti )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjadi penanda penting arah barupembangunan ekonomi nasional. Kehadiran langsung Presiden untuk memaparkan kebijakan ekonomi dan fiskal memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantanganglobal sekaligus memperkuat optimisme terhadap masa depan ekonomiIndonesia.Pemerintah Indonesia memandang situasi ekonomi global yang dipenuhiketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan terhadapnilai tukar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Karena itu, Presiden Prabowo memilih menyampaikan langsungarah kebijakan ekonomi nasional agar publik memperoleh kepastianmengenai strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomiIndonesia selama tujuh tahun terakhir memang menunjukkanperkembangan positif. Namun, Presiden juga mengingatkan masih adanya persoalanmeningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin sertamenurunnya kelas menengah dalam periode yang sama. Kondisi tersebutdinilai menjadi tanda bahwa arah pembangunan ekonomi perlu diperbaikiagar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejarpertumbuhan angka makro. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhanekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat dayabeli masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruhlapisan masyarakat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti rendahnya rasio penerimaannegara terhadap produk domestik bruto dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Pemerintahmemandang kondisi tersebut perlu dibenahi karena berdampak terhadapkemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan memperluas program kesejahteraan masyarakat.Pemerintah Indonesia menegaskan pembenahan tata kelola ekonomiharus dilakukan secara menyeluruh. Presiden Prabowo mengungkapadanya praktik oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan keuntungansecara faktual dan memindahkan perusahaan ke luar negeri demi memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah menilai praktik tersebutmenghambat optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi manfaatekonomi bagi rakyat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti posisi Indonesia sebagaiprodusen utama sejumlah komoditas dunia yang belum sepenuhnyamemiliki kendali terhadap penentuan harga ekspor. Pemerintah menilaikondisi itu menjadi alasan penting untuk memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuatkemandirian ekonomi nasional.Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomitetap berpedoman pada Pasal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini