Terpilih Jadi Presiden, Jokowi Gelontorkan Dana Desa Rp 400 Triliun

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Presiden sekaligus calon presiden nomor 01 Joko Widodo (Jokowi) bakal menyiapkan anggaran dana desa sebesar Rp 400 triliun selama lima tahun ke depan. Hal itu dijanjikan jika nanti dirinya terpilih kembali dalam Pilpres 2019.

“Kami telah rencanakan anggaran desa mencapai Rp 400 triliun,” kata Jokowi saat pidato kebangsaan dalam acara Konvensi Rakyat, di SICC, Bogor, Jawa Barat, Minggu 24 Februari 2019.

Jokowi mengatakan selama empat tahun ini pemerintah telah mengucurkan dana desa total Rp 187 triliun. Sementara untuk tahun ini pemerintah menggelontorkan anggaran dana desa sebesar Rp 70 triliun, naik sekitar Rp 10 triliun dari tahun sebelumnya.

Jokowi menyebut anggaran dana desa itu telah digunakan membangun jalan dan jembatan desa, Posyandu, PAUD, air bersih, serta peningkatan sanitasi. “Ekonomi desa juga berkembang. Pendapat masyarakat desa juga meningkat pesat, angka pengangguran di desa turun,” ujarnya.

Menurut Jokowi, dana desa dicanangkan pemerintahannya sejak 2015 guna membangun ekonomi, membuka konektivitas dan membuka kesempatan kerja di desa.

“Dengan pemanfaatan yang semakin baik, kemakmuran rakyat akan semakin merata hingga ke pelosok desa. Ini lah salah satu alasan kenapa kita harus optimis sejahtera,” katanya.

Anggaran dana desa memang terus meningkat setiap tahunnya sejak dikucurkan pada 2015 lalu. Jokowi ketika itu menggelontorkan dana desa sebesar Rp 20,7 triliun. Kemudian pada 2016 sebesar Rp 47 triliun, 2017 dan 2018 sejumlah Rp 60 triliun, serta 2019 sebesar Rp 70 triliun.

Separuh dari penduduk Indonesia tinggal di desa dan dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari perkotaan. Pihaknya telah memulai program dana desa untuk membangun ekonomi desa membuka konektivitas dan membuka kesempatan kerja seluas seluasnya di desa.

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini