Terobosan Baru, Parpol Boleh Berkampanye di Kampus

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pada Pemilihan Umum 2014 nanti, partai politik maupun kandidat calon presiden boleh melakukan kampanye di kampus.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan  bahwa pada Pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. ”Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu tak boleh menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Yang larangan itu apa, menggunakan fasilitas, bukan kampanyenya. Clear, ya?” kata Hasyim di Jakarta, Sabtu, 23 Juli 2022.

Hasyim menambahkan, penjelasan pasal tersebut menyebutkan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan bisa untuk kampanye politik. Hal ini jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Kampanye juga atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

“Jadi kampanye di kampus itu boleh, dengan catatan apa, yang mengundang misalkan rektor, pimpinan lembaga, boleh,” ujarnya.

Namun, pihak kampus yang mengundang juga harus memperlakukan hak yang sama ke seluruh peserta pemilu. Mengenai apakah peserta pemilu memenuhi undangan itu atau tidak, hal tersebut diserahkan ke masing-masing peserta pemilu itu sendiri.

“Misalkan, kampus memberikan jadwal silakan tanggal 1 sampai 16, hari pertama partai nomor 1 dan seterusnya sampai 16, mau digunakan atau tidak kan terserah partai. Tapi intinya memberikan kesempatan yang sama,” jelasnya.

Begitu juga pengaturan durasi dan frekuensi kampanye juga harus sama. Hasyim menjelaskan. Durasi kampanye di kampus ada batas waktunya. Maksimal hanya dua jam.

“Mau satu jam boleh, tapi kalau lebih dari dua jam itu yang nggak boleh. Tapi sekali lagi inisiatifnya dari pemimpin kelembagaan atau pengelola fasilitas pemerintah tersebut,” katanya.

Kampanye di lingkungan kampus penting mengingat mahasiswa dan dosen memiliki hak suara untuk memilih. Dengan adanya kampanye di kampus, para akademisi bisa mengkritik janji kampanye para peserta pemilu.

“Wong mahasiswanya pemilih, dosen-dosennya juga pemilih. Pengen tau dong siapa capresnya. Siapa calon DPR nya, visi misinya kaya apa. Janji-janjinya visi misinya untuk pengembangan dunia akademik. Perlu di -challenge, perlu di pertanyakan. Realistis nggak dalam durasi waktu tertentu itu menjanjikan kampanye seperti ini dan itu. Itu penting,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Ciptakan Papua yang Aman

Oleh: Yohanis Kambuaya*Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua dalam beberapawaktu terakhir menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan terkendali. Stabilitas inimenjadi indikator penting bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintahdaerah, aparat keamanan, serta masyarakat telah berjalan dalam satu arah yang sama, yakni menjaga ruang sosial tetap kondusif. Dalam konteks Papua yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan geografis yang kompleks, terjaganyakeamanan bukan hanya soal absennya konflik, tetapi juga tentang hadirnya rasa aman yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan bahwa komitmenmenjaga stabilitas telah dibangun melalui koordinasi lintas sektor yang konsisten. Ia menilai bahwa penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan aparatkeamanan menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap potensi gangguan dapatdiantisipasi sejak dini. Menurutnya, stabilitas yang terjaga saat ini merupakan hasildari perencanaan yang matang dan kerja bersama yang berkelanjutan, sehinggamasyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan tenang tanpa rasa khawatirterhadap gangguan keamanan.Sejalan dengan itu, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Alfred Papare, menyampaikanbahwa situasi kamtibmas di wilayahnya menunjukkan tren yang semakin terkendalidibandingkan periode sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa pendekatan preventifmelalui patroli rutin, pengamanan wilayah strategis, serta interaksi langsung denganmasyarakat menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas. Selain itu, pendekatanhumanis yang diterapkan oleh aparat kepolisian dinilai mampu membangunkepercayaan publik, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pengamanan, tetapi juga mitra aktif dalam menjaga ketertiban.Pandangan dari unsur legislatif juga memperkuat gambaran tersebut. Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, menyampaikan bahwa kondisi aman dan damaiyang dirasakan masyarakat merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh elemen. Ia menekankan bahwa nilai toleransi yang tinggi di Papua menjadi salah satu faktorutama dalam menjaga harmoni sosial. Hubungan antarumat beragama dan antarkelompok masyarakat yang berjalan dengan baik menunjukkan bahwamasyarakat Papua memiliki modal sosial yang kuat dalam menghadapi berbagaidinamika yang ada.Sekretaris Daerah...
- Advertisement -

Baca berita yang ini