Ternyata Ibu Kota Baru Terancam Bencana Tsunami, Ini Penjelasan BNPB

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA - Siapa bilang ibu kota baru bebas dari bencana? Buktinya, baru-baru ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut bahwa ibu kota baru, khususnya kawasan Kutai Kartanegara memiliki ancaman tsunami.

Dijelaskan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Wisnu Widjaja, ancaman tsunami itu benar adanya, namun pada level rendah. Meski begitu, tetap saja diperlukan mitigasi bencana.

Selain tsunami, masalah ancaman banjir di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara juga menjadi perhatian BNPB. Menurut Wisnu, ada beberapa titik potensi banjir yang dekat dengan muara-muara sungai di kawasan ibu kota baru.

“Sebenarnya area ini sehat dan aman saat ini, dengan risiko dinamis. Tapi kalau kita tidak bisa kelola masalah lingkungan, akibatnya banjir bisa kemana-mana nanti,” kata Wisnu di Jakarta, Jumat 30 Agustus 2019.

Wisnu secara tegas berkata, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berpotensi terjadi bencana tsunami lantaran pengaruh dari laut Sulawesi.

Selama ini, laut Sulawesi terkenal cukup banyak ancaman bencananya. Bisa jadi, dua provinsi tersebut akan terkena imbas, meskioun skalanya rendah.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini