Terbitkan Maklumat, Kapolri Instruksikan Kapolda Larang Demo Rusuh di Papua

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Usai serangkaian aksi demonstrasi di wilayah Papua dan Papua Barat yang berakhir anarkis, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan Kapolda Papua Irjen Rudolf Albert Rodja dan Papua Barat Brigjen Hery Rudolf Nahak mengeluarkan maklumat. Isi maklumat adalah melarang demonstrasi yang berpotensi chaos.

Tito berkaca dari peristiwa di Manokwari dan Jayapura, di mana kepolisian mempersilakan massa menyampaikan aspirasi sesuai aturan yang berlaku. Namun kata Tito, aksi tersebut berujung anarkis.

“Kita niatnya baik, memberikan kesempatan sesuai dengan undang-undang nomor 9 Tahun 1998, menyampaikan pendapat. Namun, malah berakhir anarkis,” ujar Tito.

Tito menyinggung kembali aksi unjuk rasa di depan Bawaslu RI, Jakarta, pada Mei 2019. “Saya larang untuk melakukan aksi unjuk rasa di Bawaslu, kenapa? Kita toleransi, disalahgunakan. Ini juga sama, ditoleransi disalahgunakan,” katanya.

Tito menuturkan, jika izin demonstrasi yang berpotensi rusuh diberikan, ketertiban dan keamanan masyarakat dapat menjadi taruhan.

Dirinya juga menjamin keamanan mahasiswa yang belajar di semua kota di Indonesia. “Ini semua Kapolda saya sudah perintahkan. Saya minta juga adik-adik dari mahasiswa Papua, apa pun juga sebagai pendatang, perantau sesuaikan diri dengan local wisdom, budaya masyarakat lokal yang ada,” katanya.

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini