Tegas, BNN Sebut Mustahil Melegalkan Ganja untuk Urusan Medis

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA - Sudah banyak negara di dunia yang melakukan pelegalan tanaman ganja dengan alasan keperluan medis. Di antaranya seperti Uruguay, Amerika Serikat, Kanada dan lainnya.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah perlu pelegalan juga untuk alasan yang sama?

Menjawab itu, Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Adhi Prawoto menegaskan tidak mungkin melegalkan ganja di Indonesia, meski alasannya karena urusan medis.

Ia berkata, masyarakat Indonesia masih belum patuh. Dikhawatirkan jika ganja dilegalkan, maka akan bebas dipakai dan disalahgunakan.

“Seperti apa yang disampaikan Kepala BNN RI, di Indonesia itu belum waktunya. Jadi jangan coba-coba,” kata Adhi di Bali, Kamis 25 Juli 2019.

Adhi mengaku, BNN sebenarnya sudah membawas soal melegalkan ganja untuk keperluan medis. Namun, hasil keputusannya, hal itu masih tidak diperbolehkan.

“Indonesia jangan. Terus terang, negara-negara yang melegalkannya pun merasa kecewa dan istilahnya kecolongan,” ujar Adhi.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini