 Kabupaten Kulon Progo, yang membawahi unit pemadam kebakaran (Damkar) dan penyelamatan, saat ini baru memiliki dua pos Damkar aktif.){kind=link}
Mata Indonesia, Kulon Progo – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo, yang membawahi unit pemadam kebakaran (Damkar) dan penyelamatan, saat ini baru memiliki dua pos Damkar aktif.
Jumlah ini dinilai masih jauh dari standar minimal yang ditetapkan pemerintah, yakni enam pos di setiap kabupaten.
Kepala BPBD Kulon Progo, Setiawan Tri Widada, menjelaskan bahwa pihaknya berencana mengajukan penambahan pos pemadam kebakaran baru melalui Dana Keistimewaan (Danais) DIY pada tahun 2027.
Lokasi yang diusulkan berada di Kapanewon Temon, berdasarkan hasil kajian dan regulasi BPBD DIY yang menyebutkan perlunya enam wilayah manajemen kebakaran di Kulon Progo.
“Temon dipilih karena posisinya strategis dan sesuai hasil kajian BPBD DIY. Saat ini Kulonprogo baru memiliki dua pos, sehingga penambahan perlu dilakukan secara bertahap,” jelas Setiawan.
Rencana pembangunan pos Damkar di Temon tidak hanya berupa fasilitas gedung, tetapi juga akan dilengkapi dengan unit mobil pemadam kebakaran untuk mempercepat waktu respons terhadap laporan kebakaran.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Pemadaman Kebakaran Penyelamatan BPBD Kulon Progo, Eko Susanto, menambahkan bahwa dengan total 12 kalurahan di wilayahnya, idealnya terdapat enam pos Damkar.
Ia berharap usulan pos baru di Temon dapat memperluas jangkauan layanan hingga wilayah Kokap dan sekitarnya.
“Usulan ini masih dalam tahap awal. Kami berharap bisa disetujui agar pelayanan pemadaman dan penyelamatan bisa lebih cepat dan merata,” ujar Eko.
Menurut Eko, waktu tanggap darurat (response time) Damkar idealnya maksimal 15 menit sejak laporan diterima.
Namun, dengan keterbatasan pos yang hanya ada di Kapanewon Wates dan Nanggulan, petugas sering harus menempuh perjalanan jauh dengan kecepatan tinggi untuk mencapai lokasi kebakaran.
“Kami harus bekerja cepat karena targetnya tiba di lokasi maksimal 15 menit. Penambahan pos Damkar sangat penting agar pelayanan lebih optimal dan masyarakat bisa lebih aman,”” tambahnya.
Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama BPBD Kulon Progo baru bisa mengusulkan satu tambahan pos Damkar untuk saat ini.
Temon dinilai prioritas karena wilayah tersebut terus berkembang pesat dengan adanya Bandara YIA, hotel, rencana pembangunan pelabuhan, kawasan wisata, dan permukiman padat.
Kondisi tersebut menjadikan kebutuhan akan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan semakin mendesak.
Potensi kebakaran di Kulon Progo tercatat cukup tinggi. Beberapa kasus terjadi karena kelalaian warga.
Seperti membakar sampah yang tak diawasi, yang akhirnya membakar sejumlah lahan.
Tak hanya itu kebakaran rumah warga juga terjadi pada Agustus-September di masa saat kemarau basah.
Sedikitnya kasus kebakaran rumah warga terjadi 10 kasus di mana kelalaian warga yang tidak memperhatikan kayu bakar yang masih menyala setelah memasak.
Selain itu kebakaran akibat korsleting listrik juga terjadi. Tetapi kasus akibat korsleting listrik ini sangat kecil dibanding dengan membakar sampah.