Target Pertumbuhan Ekonomi Jadi Pendorong Pelaksanaan Anggaran

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Target pertumbuhan ekonomi dalam RUU APBN 2022 sebesar 5 hingga 5,5 persen dinilai bisa memotivasi pelaksana anggaran dalam mendorong perekonomian lebih tinggi, dengan memanfaatkan momentum positifnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021.

“RAPBN merupakan salah satu instrumen untuk memotivasi pelaksana anggaran. Untuk itu, anggaran harus menantang, masuk akal, dan terukur Target pertumbuhan ekonomi 5-5,5 persen tentu menarik untuk dicermati lebih lanjut,” ujar Pengamat perbankan Paul Sutaryono di Jakarta, Senin 16 Agustus 2021.

Paul mengatakan, Indonesia sudah lepas dari lembah resesi setelah ekonomi mampu tumbuh positif 7,07 persen pada kuartal II 2021. Menurutnya, hal itu penting sebagai batu loncatan untuk melangkah lebih strategis pada kuartal III 2021.

“Meski pertumbuhan ekonomi 2021 diprediksi bakal mencapai sekitar 4 persen, namun pencapaian pertumbuhan positif itu penting,” kata Paul.

Ia menambahkan, dengan target pertumbuhan ekonomi 2022 tersebut, tentu dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan lebih tinggi lagi untuk mampu mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, seperti bantuan sosial, diskon listrik, dan bantuan lainnya.

Selain itu, Paul juga menilai peran perbankan untuk mengucurkan kredit ke UMKM amat mendesak dan penting. “Karena segmen itu mampu menyerap 100 juta lebih tenaga kerja. Alhasil, upaya itu mampu menekan tingkat pengangguran,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah harus mendorong percepatan vaksinasi nasional sebagau syarat utama untuk memulihkan ekonomi nasional.

“Selain itu, pemerintah juga berani melakukan tax amnesty jilid 2 untuk membantu pendapatan pemerintah. Hal itu diikuti pula oleh upaya efisiensi bagi semua kementerian sebagai langkah strategis dalam menyiapkan defisit anggaran yang harus turun lagi menjadi maksimal 3 persen,” katanya.

Dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021 – 2022, Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5 – 5,5 persen pada 2022.

Presiden menekankan perkiraan target pertumbuhan ekonomi sebesar tersebut juga memerhatikan kewaspadaan terhadap perkembangan pandemi covid-19 yang masih sangat dinamis.

Presiden Jokowi menekankan bahwa pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan ahli untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di Indonesia agar pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat.

Jokowi mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Sekolah Rakyat sebagai Pilar Pemerataan Pendidikan Nasional

Oleh : Muhammad Nanda AprilioProgram Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salahsatu langkah strategis dalam menjawab tantangan klasik pendidikan nasional, yakni ketimpanganakses dan kualitas antarwilayah. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, pemerataanpendidikan bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan fondasi utama dalam menciptakankeadilan sosial dan memperkuat daya saing bangsa. Oleh karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat patut dipandang sebagai pilar penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.Target pembangunan ratusan Sekolah Rakyat yang dicanangkan pemerintah menunjukkankeseriusan negara dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dengankonsep pendidikan terpadu dan berasrama yang mencakup jenjang SD hingga SMA, program inidirancang untuk menjangkau kelompok rentan yang selama ini kerap terpinggirkan dari layananpendidikan berkualitas. Pendekatan berasrama tidak hanya memberikan akses terhadappendidikan formal, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik.Dukungan dari berbagai daerah menjadi indikator bahwa program ini memiliki relevansi tinggidengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah seperti Batam menunjukkan kesiapan untukmenjadi bagian dari implementasi program nasional tersebut. Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa daerahnya siap mendukung penuh, termasuk dalam menyiapkaninfrastruktur dan perencanaan teknis. Pernyataan ini mencerminkan adanya kesadaran kolektifbahwa keberhasilan pemerataan pendidikan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dandaerah. Kesiapan wilayah seperti Rempang-Galang sebagai lokasi potensial juga menunjukkanbahwa program ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah memasuki tahap implementasiyang konkret.Selain dukungan dari pemerintah daerah, sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktorkrusial dalam mempercepat realisasi Sekolah Rakyat. Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan komitmen kuatdalam memastikan kesiapan teknis dan operasional program ini. Kepala LAN Muhammad Taufiqmenyampaikan bahwa keterlibatan lembaganya merupakan bagian dari upaya aktif dalammendukung percepatan kebijakan strategis nasional, khususnya dalam pengembangan sumberdaya manusia. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program sektoral, melainkan agenda besar negara yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menilai bahwa fasilitas yang ada di beberapa lokasi awal, seperti kawasan LAN Pejompongan, cukup representatif untuk penyelenggaraan tahap rintisan. Penilaian ini memberikan gambaran bahwa pemerintah tidak memulai dari nol, melainkanmemanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia secara optimal. Pendekatan ini tidak hanyaefisien dari sisi anggaran, tetapi juga mempercepat proses implementasi sehingga manfaatprogram dapat segera dirasakan masyarakat.Di sisi lain, dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyediaan sarana danprasarana menunjukkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara terencana danterintegrasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Wida Nurfaida menegaskankesiapan pihaknya dalam memastikan fasilitas pendukung dapat segera diselesaikan sesuaitarget. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya menjaga kualitas infrastrukturpendidikan sebagai salah satu faktor utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal.Lebih jauh, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar dalam memutus rantai kemiskinan struktural. Dengan memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurangmampu, program ini membuka peluang mobilitas sosial yang lebih luas. Pendidikan tidak lagimenjadi privilese bagi kelompok tertentu, melainkan hak yang dapat diakses secara merata olehseluruh lapisan masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada peningkatankualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, serta penguatan ekonomi nasional.Namun demikian, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisiksemata. Aspek kurikulum, kualitas tenaga pendidik, serta sistem pengelolaan yang profesionaljuga harus menjadi perhatian utama. Sekolah Rakyat perlu dirancang sebagai institusi pendidikanyang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan digitalisasidan globalisasi. Dengan demikian, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya memiliki aksespendidikan, tetapi juga kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan.Dalam konteks ini, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengawalimplementasi program agar tetap berada pada jalur yang tepat. Transparansi, akuntabilitas, sertaevaluasi berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan Sekolah Rakyat. Partisipasi masyarakat juga perlu didorong agar program ini benar-benar menjawab kebutuhanriil di lapangan.Pada akhirnya, Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata dari kehadiran negara dalammenjamin hak dasar warga negara di bidang pendidikan. Program ini tidak hanya mencerminkankomitmen pemerintah dalam pemerataan pendidikan, tetapi juga menjadi investasi jangkapanjang bagi masa depan bangsa. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, SekolahRakyat berpotensi menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, maju, dan berdaya saing tinggi.*) Pemerhati Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini