Oleh: Margo Nov Ra *)
Di tengah percakapan publik tentang kualitas sekolah, kesenjangan akses, dan maraknya ‘jalur belakang’ dalam layanan sosial, Program Sekolah Rakyat muncul sebagai eksperimen kebijakan yang menarik, pendidikan berasrama gratis, menyasar keluarga paling rentan, namun dituntut tetap menjaga standar pendidikan bermutu. Tantangan terbesarnya bukan hanya membangun gedung atau menyiapkan menu makan. Tantangan paling sensitif adalah menjaga integritas seleksi, memastikan ekosistem sekolah aman dan inklusif, serta menutup celah praktik titipan yang selama ini sering menjadi penyakit laten program sosial.
Penegasan Menteri Sosial Saifullah Yusuf patut dibaca sebagai fondasi etika penyelenggaraan. Ia menekankan bahwa seleksi siswa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran terbuka, karena prosesnya dilakukan melalui penjangkauan berbasis data sosial nasional atau DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), sehingga tidak boleh ada titipan, intervensi, atau manipulasi data.
Penegasan integritas seleksi juga diperkuat oleh Mohammad Nuh, selaku Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, yang menggarisbawahi bahwa program ini memprioritaskan kelompok desil satu dan dua. Pada saat yang sama, Mohammad Nuh membuka ruang koreksi lapangan dimana bila ada temuan warga yang layak namun belum tercatat, usulan dapat diajukan melalui tim untuk melengkapi data. Di sinilah desain program menjadi lebih realistis, data nasional penting, tetapi dinamika kemiskinan sering bergerak lebih cepat daripada pembaruan administrasi. Ruang usulan berbasis temuan lapangan adalah katup pengaman agar tidak ada anak yang tercecer hanya karena data belum sempurna.
Namun, pendidikan bermutu tidak berhenti pada siapa yang diterima. Mutu juga ditentukan oleh iklim sekolah, rasa aman, disiplin, dan bebas kekerasan. Mensos Saifullah Yusuf menekankan bahwa lingkungan Sekolah Rakyat harus inklusif, bebas intoleransi, serta menerapkan sanksi tegas untuk pelaku kekerasan. Untuk banyak anak dari keluarga rentan, sekolah yang aman bukan sekadar fasilitas tambahan, sudah pasti syarat utama agar proses belajar terjadi. Anak yang sehari-hari hidup dalam tekanan ekonomi sering membawa beban psikososial. Ketika sekolah justru menjadi ruang intimidasi, maka pendidikan kehilangan maknanya.
Menariknya, desain Sekolah Rakyat juga menempatkan pendampingan sebagai pilar, bukan hanya pelajaran di kelas. Pemerintah menekankan peran wali asuh untuk pendampingan intensif sejak awal, termasuk deteksi dini perilaku menyimpang dan rehabilitasi bila diperlukan, yang sejalan dengan praktik pendidikan berasrama yang baik, pembentukan karakter dan dukungan sosial berjalan beriringan dengan pembelajaran akademik.
Mutu juga membutuhkan ekosistem akademik yang kuat. Karena itu, langkah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjajaki kerja sama dengan Kementerian Sosial memberi sinyal positif. Agus Setiabudi, selaku Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan UPI, memandang kerja sama ini sebagai momentum kontribusi kampus untuk menjawab persoalan nyata pendidikan, terutama tingginya angka anak yang belum bersekolah. UPI menyatakan fokus dukungannya pada pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, serta konsep penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Bahkan, UPI berencana mengirim mahasiswa untuk praktik kerja lapangan sebagai dukungan tenaga pendidik sekaligus membaca potensi rekrutmen di masa depan, disertai pembinaan guru, penataan kurikulum, proyek percontohan, hingga penyusunan peta jalan pendidikan menuju kemandirian lulusan.
Keterlibatan LPTK dan perguruan tinggi kependidikan seperti UPI memberi dua keuntungan. Pertama, Sekolah Rakyat tidak berjalan sendirian, melainkan didampingi mesin mutu yang memahami pedagogi, kurikulum, dan asesmen. Kedua, program ini dapat menjadi laboratorium kebijakan yang memperkaya praktik pendidikan nasional, bagaimana menutup kesenjangan belajar, membangun karakter dalam ekosistem asrama, dan mengelola dukungan psikososial bagi anak rentan secara sistematis.
Kebijakan ini tidak kehilangan wajah manusianya jika hanya dibahas pada level konsep. Di titik ini, kisah Akbar Varel Areva (17)—anak pengemudi ojek online yang sempat berhenti sekolah, lalu kembali menemukan arah hidup di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) Bekasi—menjadi cermin sederhana tentang makna pendidikan bermutu yang berkeadilan. Akbar tidak hanya kembali sekolah, melainkan mendapat pemetaan bakat-minat, dukungan guru, akses internet, dan ruang pengembangan seperti ekstrakurikuler robotika. Ia memupuk cita-cita menjadi Data Science Analyst, bahkan menargetkan perguruan tinggi kelas dunia. Lebih dari itu, sistem asrama membentuk disiplin, empati, dan kebersamaan, dengan prinsip tumbuh setara tanpa senioritas.
Pendidikan bermutu tidak sekadar soal nilai ujian, melainkan ekosistem yang membuat anak berani bermimpi dan punya dukungan nyata untuk mengejar mimpi itu. Ketika biaya sekolah, seragam, buku, makan, hingga asrama ditanggung negara, beban keluarga berkurang dan energi anak dapat dialihkan untuk belajar. Benat-benar upaya memutus rantai kemiskinan lewat jalur paling strategis yaitu pendidikan.
Arah kebijakan dan program ini memberi harapan bahwa integritas seleksi ditegaskan, kolaborasi dengan institusi pendidikan disiapkan, dan pendampingan karakter dijadikan arsitektur utama. Sekolah Rakyat berpeluang menjadi model bagaimana negara menghadirkan pendidikan bermutu yang bukan hanya unggul, tetapi juga adil, membuka pintu masa depan bagi mereka yang selama ini paling jauh dari pintu itu.
*) Pegiat Isu Kepemudaan