MATA INDONESIA, JAKARTA-Implementasi kebijakan dinilai oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, menjadi salah satu kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 2022 pada kisaran 5 – 5,5 persen.
“Saat ini yang diperjuangkan sebenarnya soal implementasi,” ujarnya, di Jakarta, Senin 16 Agustus 2021.
Konsumsi kata dia, masih memegang peranan utama untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Namun desain kebijakan, implementasi, dan penyerapan anggaran dari berbagai program bantuan sosial yang telah digagas pemerintah, dinilainya masih belum cukup efektif.
Karenanya, ia menyarankan pemerintah perlu merencanakan ulang program bantuan sosial agar efektif mendorong belanja masyarakat. “Di kuartal kedua 2021 pertumbuhan tujuh persen, konsumsi hanya lima persen rendah itu. Harusnya juga minimal tujuh persen,” ujarnya.
Mengenai program reformasi struktural dan investasi, lanjutnya, belum akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2022. “Secara konseptual bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi itu konsepnya long term. Negara dengan penduduk besar, basisnya konsumsi,” katanya.
Selain itu, Tauhid juga meminta agar pemerintah tidak gamang dan optimistis dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2022 guna memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi.
“Ini dalam bentuk range, artinya pemerintah tidak pasti mengenai situasi ke depan. Kalau ketidakpastiannya tinggi, semua orang bertanya-tanya kenapa pemerintah membangun target yang tidak pasti dalam nota keuangan. Walaupun Oktober diputuskan satu angka, itu membuat orang gamang,” katanya.
Adapun dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021 – 2022, Presiden Joko Widodo menyampaikan pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0 sampai 5,5 persen.
Pemerintah akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5 persen. Jokowi menekankan perkembangan covid-19 masih sangat dinamis. Oleh karena itu, pemerintah akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan ahli untuk terus mengendalikan pandemi covid-19.
“Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat,” ujar Jokowi.
Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, menurutnya juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural.