Target Pemerintah: Nol Persen Kemiskinan di Tahun 2024

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Bertahap, pemerintah menargetkan dan terus mengupayakan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol (0) persen di tahun 2024.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target itu usai rapat terbatas dengan Presiden.

”Arahan Bapak Presiden terkait dengan agenda kemiskinan. Bahwa kemiskinan ekstrem di tahun 2024 itu targetnya adalah nol persen dan di tahun 2022 menjadi 8,5-9 persen,” ujar Airlangga dalam siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 18 November 2021.

Airlangga mengungkapkan, berdasarkan peta jalan atau roadmap strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pada tahun ini pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi, masing-masing lima kabupaten/kota di setiap provinsi.

Kemudian, di tahun 2022, upaya tersebut akan lebih luas di 212 kabupaten/kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3-3,5 persen.

“Kemudian di tahun 2023-2024, (diperluas) di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3-3 persen dan di 2024 adalah nol persen,” katanya.

Untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut, kata Airlangga, dalam jangka pendek pemerintah akan menyalurkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 694 ribu keluarga penerima manfaat (KPM).

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi untuk pemberian bantuan tersebut.

”Program di tahun ini adalah top up BLT Desa sebesar Rp300 ribu x 3 bulan. Jumlah sasarannya adalah 694 (ribu) KPM. Ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes. Dan ini penyesuaian PMK (Peraturan Menteri Keuangan),” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan tambahan untuk program Kartu Sembako dengan jumlah sasaran sekitar 1,4 juta KPM.

”Program Kartu Sembako yang di top up juga Rp300 ribu x 3 bulan. Jumlahnya nanti menurut Ibu Mensos sekitar 1,4 juta (KPM), di akhir atau di awal Desember,” kata Airlangga.

Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan mengadakan survei sosial ekonomi nasional (susenas) untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem ini. ”Akan ada survei khusus Susenas kemiskinan di bulan Desember,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Rangkul Kelompok Akademisi Pastikan Pertumbuhan Ekonomi Pasca Penyesuaian PPN 1%

Jakarta, – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk merangkul kelompok akademisi dan berbagai pihak terkait dalam upaya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi pasca...
- Advertisement -

Baca berita yang ini