Target Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sejumlah strategi memburu penanam modal. Di antaranya, menagih komitmen investasi para investor penerima tax holiday dan tax allowance. Serta mengeksekusi sejumlah investasi mangkrak.

Di penghujung tahun, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah menetapkan target nilai investasi di 2022.

Targetnya pun luar biasa. Bahlil Lahadalia menyebut kementerian mengharapkan nilai investasi langsung di Indonesia pada 2022 bisa mencapai Rp 1.200 triliun.

Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, target investasi tersebut agar Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen di 2022. Ia mengatakan, target ini akan tercapai jika pandemi Covid-19 terkendali. “Jangan sampai kasus aktifnya per hari di atas 1.000, seperti saat varian Delta lalu,” kata Bahlil.

Adapun, strategi BKPM untuk mengejar target investasi 2022, yaitu sebanyak 40 persen untuk investasi sektor hilirisasi komoditas. Menurut Bahlil, investasi sektor hilirisasi memiliki efek pertumbuhan yang berbeda dengan investasi sektor infrastruktur.

Untuk itu, Kementerian Investasi/BKPM akan terus mendorong hirilisasi komoditas seperti nikel, bauksit, dan juga timah. Selain mendorong hilirisasi, BKPM juga mengarahkan investasi industri ramah lingkungan. Hal ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung penciptaan industri yang ramah lingkungan dan berdaya saing di kancah global.

“Kami juga akan terus mendorong dorong green industry,” ujar  Bahlil.

Untuk mendorong idustri ramah lingkungan tersebut, Bahlil menjelaskan, pemerintah bahkan tengah mencari investor untuk memanfaatkan potensi sungai sebagai lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Misalnya memanfaatkan Sungai Mamberamo, Papua yang berpotensi menghasilkan energi listrik mencapai 23.000 megawatt (MW). BKPM juga akan mencari investor yang akan masuk ke Papua.

Di tengah masih besarnya risiko ketidakpastian akibat varian baru Covid-19, penetapan target investasi yang kian menggelembung menjadi Rp1.200 triliun. Target yang besar, jauh di atas 2021 yang ditetapkan Rp 900 triliun,

Sejumlah siasat untuk memburu penanam modal pun mulai dieksekusi. Di antaranya, menagih komitmen investasi para investor penerima tax holiday dan tax allowance yang belum terealisasi sejak 2018 dan mengeksekusi sejumlah investasi mangkrak.

Staf Ahli Menteri Investasi/Kepala BKPM Indra Darmawan meyakini, strategi tersebut mampu memberikan jalan mulus bagi pemerintah untuk mengejar sasaran penanaman modal pada 2022. “Angka sasaran investasi pada 2022 untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen—6 persen. Kami optimistis bisa terealisasi,” ujarnya.

Wajar saja target sebesar itu. Apalagi pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen—5,5 persen pada tahun depan. Oleh karena itu, Kementerian Investasi pun memproyeksikan pertumbuhan bisa bergerak di kisaran angka 5,4 persen—6 persen, dengan catatan target investasi terealisasi.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini