Tanggapan Keras Istana Soal Adanya Anak dan Cucu Usaha BUMN

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Istana ikut mengomentari persoalan adanya anak dan cucu usaha BUMN yang belakangan ini menjadi sorotan publik.

Disampaikan Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Arif Budimanta, Istana meminta agar anak-cucu BUMN itu jangan sampai justru mematikan bisnis milik rakyat kecil ataupun pihak swasta.

“Kita harus desain ulang, misalnya bisnis hotel, katering, usaha bersih-bersih, itu harus dibagikan ke masyarakat. Jangan sampai BUMN mematikan usaha rakyat,” kata Arif di Jakarta, Sabtu 14 Desember 2019.

Sebelumnya, Menteri Erick Thohir telah membuat Surat Keputusan Nomor SK-315/MBU/2019 tentang penataan anak perusahaan atau perusahaan patungan di lingkungan BUMN.

Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa penataan anak perusahaan dan perusahaan patungan yang memiliki bidang usaha yang sama perlu dikonsolidasikan dalam rangka efektivitas pengelolaan.

Arif juga mengapresiasi upaya Menteri Erick Thohir yang juga melakukan moratorium pembentukan anak-cucu usaha BUMN.

Menurutnya, anak usaha BUMN ke depan harus bisa menunjang lini bisnis utama (core business) perusahaan induk serta tak mematikan usaha milik rakyat.

“Kalau core kompetensinya pelabuhan jangan nanti usaha katering. Padahal usaha katering itu adalah hal yang biasa,” ujar Arif.

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini