Taliban Desak AS Cairkan Aset Afghanistan Senilai 9 Miliar USD

MATA INDONESIA, KABUL – Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi menulis surat terbuka kepada Kongres Amerika Serikat (AS). Dalam surat tersebut ia memperingatkan AS akan eksodus pengungsi massal dari Afghanistan ke Negeri Paman Sam.

Akan tetapi, hal tersebut mungkin takkan terjadi apabila AS membuka blokir aset milik bank sentral Afghanistan senilai 9 miliar USD dan mengakhiri sanksi keuangan lainnya terhadap negara yang berada di wilayah Asia Tengah dan Asia Selatan tersebut.

Amir Khan Muttaqi menulis bahwa sanksi tersebut tidak hanya menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi saja, melainkan juga terhadap bantuan kemanusiaan kepada jutaan warga Afghanistan yang putus asa.

Kantor Muttaqi di Kabul merilis salinan surat terbuka untuk Kongres AS dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Inggris. Muttaqi menyatakan bahwa Taliban berhasil membawa stabilitas politik dan keamanan ke Afghanistan sejak kembali berkuasa, tetapi masalah ekonomi yang berkembang memperburuk tantangan kemanusiaan.

“Saat ini tantangan mendasar rakyat kami adalah keamanan finansial dan akar dari kekhawatiran ini mengarah kembali ke pembekuan aset rakyat kami oleh pemerintah Amerika,” kata Amir Khan Muttaqi, melansir South Asian Wire.

“Kami khawatir jika situasi saat ini berkesinambungan, pemerintah dan rakyat Afghanistan akan menghadapi masalah dan menjadi penyebab migrasi massal di kawasan dan dunia,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Washington dan Eropa memblokir akses Taliban atas aset bank sentral Afghanistan sebesar 9 miliar USD yang sebagian besar disimpan di Federal Reserve AS setelah pengambilalihan kekuasaan pada 15 Agustus.

Bank Dunia dan Dana Pengawasan Internasional juga telah menangguhkan sekitar 1,2 miliar USD dana bantuan yang seharusnya mereka keluarkan untuk Afghanistan tahun 2021.

“Kami berharap bahwa anggota Kongres AS akan berpikir secara menyeluruh dalam hal ini dan para pejabat AS akan melihat dari prisma keadilan masalah rakyat kami yang timbul dari sanksi dan perlakuan partisan yang tidak adil, dan tidak mendekati masalah kemanusiaan ini secara dengan cara yang dangkal,” tutur Muttaqi.

Pemerintah AS membekukan aset Afghanistan menyusul masalah hak asasi manusia dan terorisme di bawah pemerintahan Taliban. Kelompok itu juga ditekan untuk memerintah Afghanistan melalui sistem politik yang inklusif, di mana hak-hak perempuan dan minoritas di negara tersebut dilindungi.

Program Pangan Dunia PBB (WFP) memperingatkan bahwa konflik selama bertahun-tahun, dan kekeringan yang berkepanjangan, mengancam lebih dari setengah populasi negara yang diperkirakan berjumlah 40 juta jiwa dengan kelaparan di musim dingin ini.

Sejauh ini tidak ada negara yang mengakui Taliban sebagai pemerintah yang sah. Tetapi krisis kemanusiaan Afghanistan mendorong semua kekuatan besar, termasuk AS, untuk tetap berhubungan dengan penguasa baru demi memastikan pengiriman bantuan kepada jutaan warga Afghanistan dan mencegah bencana kemanusiaan.