Takut jadi Korban Kerusuhan, Dokter di Papua Minta Dipulangkan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Insiden kerusuhan di Wamena yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa membuat masyarakat yang tinggal disana trauma. Bahkan, warga pendatang seperti dokter meminta untuk dipulangkan, karena rekannya ada yang menjadi korban pembakaran.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih mengatakan memang ada beberapa dokter yang berdinas di Papua meminta dipulangkan. Namun, ada juga yang masih mau bertahan dengan alasan mengabdi. ”Kami sedang melakukan pendataan,” katanya.

Saat ini Faqih belum tahu jumlah pasti dokter yang berada di Papua maupun Papua Barat. PB IDI melakukan pemantauan melalui IDI Papua. Menurut dia, dokter yang meminta evakuasi akan dibantu.

”Proses tersebut sedang berjalan. Kami koordinasi dengan TNI,” kata Faqih.

Dia menyatakan, IDI membebaskan para dokter untuk memilih mau tinggal atau tidak. Dokter yang menyatakan tetap tinggal dimintai nomor yang bisa dihubungi untuk koordinasi pengamanan.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan sudah berkoordinasi dengan kepala Dinkes Papua. Menurut dia, dokter yang bertugas sudah dikawal TNI maupun Polri.

Kemenkes mengimbau dokter yang bertugas merapat ke daerah aman. Salah satunya Jayapura. Namun, perpindahan tersebut tak bisa serempak karena terbatasnya transportasi. Layanan di sana tak akan terganggu karena menurut dia masih banyak dokter asli Papua.

 

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini