MATA INDONESIA, JAKARTA – Masyarakat tidak perlu resah jika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas elpiji 3 kilogram naik.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Usman Kansong, mengatakan pemerintah telah menyiapkan skema bantuan sosial sebagai kompensasinya.
Bantuan itu, pertama kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat (KPM). Dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebesar Rp150 ribu perbulannya selama 4 kali.
”Dua termin. Masing-masing Rp 300.000 setiap termin pembayaran. Pembayarannya melalui kantor POS di seluruh Indonesia,” kata Usman Kansong kepada Mata Indonesia News.
Pemerintah juga akan membantu sebanyak 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3.5 juta perbulan. Dengan bantuan Rp 600.000. Total anggarannya sebesar Rp 9,6 triliun.
“Terkait hal tersebut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga akan menerbitkan petunjuk teknis. Sehingga bantuan-bantuan tersebut bisa langsung terbayarkan,” ujar Usman.
Sementara itu, pemerintah daerah harus melindungi daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan pun akan menetapkan peraturan Menteri Keuangan bahwa 2 persen dari transfer umum, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada rakyat dalam bentuk subsidi. Sektor transportasi dan angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan pun akan mendapat perlindungan sosial tambahan.
“Intinya pemerintah tidak begitu saja menaikkan harga BBM. Tapi lebih dari itu juga memberikan kompensasi atau mengalihkan sebagian uang yang tadinya untuk subsidi BBM. Ke bantuan sosial ini,” ujar Usman.
Rencana kenaikan harga BBM sebelumnya telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Terlebih saat ini kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat hantaman pandemi Covid-19.
Namun pemerintah telah menegaskan bahwa langkah perlu karena beberapa faktor. Satu di antaranya adalah mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia. “Dan saat ini juga subsidi BBM telah mengalami pembengkakan,” ujar Usman Kansong.
Penyebab gejolak harga minyak mentah dunia Sebagian besar karena perseteruan yang berujung perang dua negara Balkan, Rusia dan Ukraina.
Kenaikan harga minyak global ini menyebabkan subsidi untuk energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun turut terkerek. Padahal di APBN 2022, subsidi dan kompensasi untuk energi hanya sebesar Rp152.5 triliun, yang terdiri dari Rp134 triliun subsidi energi, dan kompensasi energi sebesar Rp18.5 triliun.
Dalam pagu awal APBN 2022, asumsi harga minyak mentah Indonesia hanya USD63 perbarel. Kemudian direvisi seiring harga minyak mentah dunia yang melonjak tajam.
Pemerintah pun hanya memiliki tiga pilihan, pertama menambah anggaran subsidi dan kompensasi. Kedua membatasi penyaluran BBM bersubsidi. Pembatasan ini akan berimplikasi pada tidak semua masyarakat bisa mengaksesnya. Ketiga adalah menaikan harga bersubsidi.
“Maka itu pemerintah memberikan bantuan sosial sebagai kompensasi jika nanti rencana kenaikkan ini jadi dilaksanakan,” ujar Usman.
