MATA INDONESIA, YERUSALEM – Berbagai kecaman dari dunia internasional seolah tak memengaruhi Israel yang terus berupaya membangun belasan ribu pemukiman. Terbaru, seorang pejabat Palestina mengatakan Israel tengah membangun 17 ribu unit pemukiman di berbagai bagian Yerusalem.
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Urusan Yerusalem, Fadi Al-Hadmi menggambarkan rencana pemukiman Israel sebagai tsunami gila. Ia mengatakan bahwa percepatan dalam membangun pemukiman selalui serangkaian proyek menghilangkan kemungkinan solusi dua negara.
“Pemerintah Israel sedang berkembang menuju pelaksanaan serangkaian proyek pemukiman besar di utara, selatan, dan timur kota, dengan tujuan mengisolasi sepenuhnya dari lingkungan Palestina di Tepi Barat,” tutur Fadi Al-Hadmi, melansir Middle East Monitor, Jumat, 26 November 2021.
Menteri Palestina itu mengatakan proyek tersebut termasuk rencana untuk membangun 10 ribu unit rumah di tanah Bandara Internasional Yerusalem, di Qalandia, di bagian utara kota.
“Pihak berwenang Israel juga berencana untuk membangun 3.500 unit rumah di area E1 di Yerusalem timur, 1.250 unit di pemukiman Givat Hamatos, 2 ribu di pemukiman French Hill, serta 470 di pemukiman Pisgat Zeev,” tambahnya.
“Sejak awal tahun ini, lebih dari 140 bangunan telah dihancurkan di Yerusalem,” kata Al-Hadmi.
Ia juga mendesak masyarakat internasional untuk mengubah kata-katanya menjadi tindakan, dan bekerja untuk menghentikan pemukiman, aneksasi, pembongkaran, pemindahan dan pemaksaan, penggusuran penduduk, serta menyelamatkan solusi dua negara sebelum terlambat.
Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) menentang keras rencana Israel terkait perluasan pemukiman di Tepi Barat. Paman Sam menegaskan bahwa langkah tersebut merusak prospek solusi dua negara.
“Kami sangat prihatin dengan rencana pemerintah Israel untuk membangun ribuan unit pemukiman di Tepi Barat. Kami juga prihatin dengan pengumuman tender untuk 1,300 unit permukiman di sejumlah permukiman di Tepi Barat,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price.
“Kami sangat menentang perluasan pemukiman, yang sama sekali tidak konsisten dengan upaya untuk menurunkan ketegangan dan untuk memastikan ketenangan. Hal itu merusak prospek solusi dua negara. Kami juga melihat rencana untuk legalisasi retroaktif pos-pos ilegal sebagai tidak dapat diterima.
