Tak Dihapus dari Sejarah, Tapi Soeharto Bukan Penggagas dan Penggerak Serangan Umum 1 Maret

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menegaskan dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peringatan Hari Penegakkan Kedaulatan Negara tidak menghilangkan peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

Dia diketahui bukan sebagai penggagas dan penggerak aksi itu.

“Di dalam konsiderans ditulis nama Hamengku Buwono IX, Soekarno, Hatta, Jenderal Sudirman sebagai penggagas dan penggerak. Peran Soeharto, Nasution, dll ditulis lengkap di naskah akademik,” ujar Mahfud MD seperti dikutip, Jumat 4 Maret 2022.

Namun, nama Soeharto dan Jenderal Nasution serta banyak pihak lainnya ditulis lengkap di naskah akademik Keppres tersebut.

Mahfud menegaskan tidak ada penghilangan peran presiden ke-2 Republik Indonesia tersebut dari sejarah.

Maka, sejumlah berita yang menyatakan nama Soeharto dicoret dari sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 menurut Mahfud tidak tepat.

Keppres itu tidak menghilangkan nama Soeharto dalam peristiwa tersebut, justru nama itu diletakkan dalam posisi sebenarnya sesuai sumber yang komprehensif.

Mahfud menyontohkan naskah Proklamasi 1945 yang hanya menyebut nama Soekarno-Hatta, padahal banyak pihak yang terlibat pada peristiwa tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini