Tak Ada Lagi Operasi Militer di Papua Karena Jokowi Terapkan Pendekatan Kesejahteraan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Di Papua sudah tidak ada operasi militer, karena Pemerintahan Jokowi menerapkan pendekatan kesejahteraan selama tujuh tahun terakhir.

Hal itu diungkapkan Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramordhawardani, melalui pesannya yang dilihat Jumat 23 September 2022.

Jaleswari menyadari bahwa pola pikir masyarakat tentang pendekatan keamanan di Papua seperti era yang lalu, belum bisa hilang.

Tetapi pendekatan keamanan sekarang yang dilakukan bukan berupa operasi militer melainkan pengamanan wilayah-wilayah konflik.

“Kita bicara Papua tidak bisa bicara keamanan atau kesejahteraan saja tetapi ini satu tarikan nafas,” ujar Jaleswari.

Masyarakat terutama LSM harus adil dalam melihat Papua sekarang bahwa masalah keamanan memang terjadi di masa lalu.

Tetap seiring berjalannya waktu, terutama pada tujuh tahun terakhir ini ada perubahan pembangunan karena melakukan pendekatan kesejahteraan.

Perlahan tetapi pasti, secara sosial, budaya, hukum dan politik persoalan hak asasi manusia (HAM) sudah berubah menjadi lebih baik sekarang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Dukung Skenario Antisipatif Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Rupiah

Oleh: Cahya Rumisastro)*Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan di tengah tekanan global yang belummereda dan dinamika ekonomi internasional yang cenderung fluktuatif. Dalamsituasi ini, dukungan pemerintah terhadap langkah antisipatif yang disiapkan olehBank Indonesia (BI) menjadi krusial untuk memastikan stabilitas moneter tetapterjaga.Untuk diketahui nilai tukar rupiah masih mengalami fluktuasi beberapa hari terakhir. Nilai tukar Rupiah pada Rabu, 8 April 2026, menunjukkan penguatan 0,64 persen keposisi 16.995 per USD, setelah sebelumnya ditutup di atas Rp17 ribu per USD pada7 April akibat tertekan penguatan indeks dolar global. Namun rupiah kembalimengalami pelemahan pada Kamis, 9 April 2026, sebesar 0,11 % ke posisi 17.030 per USD. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai angka tersebut masih beradadalam cakupan skenario yang disiapkan oleh pemerintah. Di samping itu, pergerakan tersebut tidak serta-merta mengganggu postur Anggaran dan BelanjaNegara (APBN), mengingat Kementerian Keuangan telah menyiapkan berbagaiinstrumen simulasi Bersama BI guna mengantisipasi gejolak pasar. Purbaya mengatakan, pemerintah tidak hanya bergantung pada asumsi nilai tukardalam penyusunan anggaran. Sebaliknya beberapa parameter simulasi disiapkansebagai langkah antisipasif terhadap dinamika global. Purbaya menyatakan kepercayaan penuh terhadap kemampuan BI dalam menjagastabilitas nilai tukar rupiah...
- Advertisement -

Baca berita yang ini