Tahun Ini Tak Ada Lonjakan Covid-19 Jika Pemerintah dan Masyarakat Terus Bekeja Sama

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia usai lebaran 2022 tidak akan terjadi jika masyarakat dan pemerintah mampu bekerja sama dengan perannya masing-masing.

“Kuncinya, masyarakat mengikuti aturan, pemerintah daerah menegakkan aturan,” kata di Jakarta, Selasa 19 April 2022.

Meski begitu, Iwan mengatakan, kebijakan pemerintah mewajibkan masyarakat mendapatkan vaksin booster sebelum mudik diyakini akan meminimalisasi potensi penyebaran Covid-19.

Selain itu, masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin yang tinggi.

Laporan Kementerian Kesehatan RI bersama peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia mengungkap kadar antibodi masyarakat Indonesia menjelang lebaran 2022 naik menjadi 99,2 persen yang berasal dari vaksinasi maupun infeksi Covid-19.

Titer antibodi masyarakat saat ini berada di angka 7.000 hingga 8.000, jauh meningkat dari hasil sero survei pada Desember 2021 yang berkisar di angka 500 hingga 600 dengan persentase antibodi 86,6 persen.

Di sisi lain, Iwan mengingatkan masyarakat bahwa Covid-19 belum hilang. Itu sebabnya, syarat-syarat perjalanan tetap harus ditetapkan.

“Kalau mau enak ya booster sehingga tidak harus PCR, yang didatangi juga lebih aman. Protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini