Survei LSI, Mayoritas Masyarakat Setuju Pemerintah Mampu Seimbangkan Ekonomi dan Pengelolaan Lingkungan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sebagian besar masyarakat setuju dengan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam dan upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini ditemukan dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Dalam survei yang menggunakan metode wawancara telepon tersebut, masyarakat diberikan sejumlah pernyataan. Masyarakat diminta menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan, 76 persen menyatakan setuju bahwa pemerintah sedang melakukan yang terbaik untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan masalah lingkungan. “Hanya ada 16 persen yang menyatakan tidak setuju,” ujarnya dalam rilis, Minggu 8 Agustus 2021.

Selain itu, sebanyak 75 persen responden juga setuju bahwa pemerintah dapat dipercaya untuk menjaga lingkungan. Sebanyak 17 persen saja yang tidak setuju.

Selanjutnya, ada 71 persen responden yang setuju dengan pernyataan pemerintah memberi perhatian lebih terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada 20 persen responden yang menyatakan setuju. “ini modal bagi pemerintah Indonesia dalam mengelola lingkungan,” katanya.

Ketika diberikan pernyataan negatif, mayoritas responden menyatakan tidak setuju. Terdapat 46 persen responden yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa pemerintah tidak bisa percaya untuk urusan ekonomi maupun lingkungan. Sementara ada 40 persen responden yang setuju dengan pernyataan tersebut.

“Ketika dicek dengan pernyataan pemerintah tidak bisa dipercaya untuk urusan ekonomi dan lingkungan hanya sedikit yang setuju,” ujar dia.

Dia menjelaskan jumlah sampel yang dalam survei sebanyak 1.200 responden untuk survei nasional. Selain itu LSI juga melakukan survei di empat provinsi. Dari masing-masing Provinsi diambil sampel 400 responden. Tingkat margin of error ada kisaran 2,9 persen untuk tingkat nasional dan 5 persen untuk masing-masing Provinsi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini