MATA INDONESIA, JAKARTA – Hasil survei Indometer menunjukkan 90,1 persen publik setuju dengan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Cuma 8,6 persen yang terang-terangan menolak dan sisanya 1,3 persen tidak tahu/tidak menjawab.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif lembaga survei Indometer Leonard SB. Sebanyak 75,4 persen setuju karena Omnibus Law bisa menciptakan lapangan kerja, hanya 13,4 persen tidak setuju, dan 11,3 persen tidak tahu/ tidak jawab.
Selanjutnya yang setuju karena Omnibus Law bisa memudahkan perizinan sebanyak 72,1 persen. Yang tidak setuju 15,7 persen dan tidak tahu/tidak menjawab 12,2 persen.
Kemudian yang percaya UU Omnibus Law bisa memulihkan ekonomi nasional sebesar 69,4 persen. Yang menolak 19,9 persen dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 10,7 persen.
Lalu yang yakin Omnibus Law mampu menghidupkan UMKM sebesar 65,3 persen. Yang menolak 23,1 persen dan yang tidak tahu/tidak menjawab 11,6 persen.
Selanjutnya yang yakin bisa mendorong investasi sebesar 60,5 persen. Yang menolak 19,0 persen dan yang menolak/tidak tahu 20,5 persen.
Kemudian yang percaya Omnibus Law bisa menyederhanakan birokrasi sebanyak 56,1 persen. Yang menolak 15,7 persen dan yang tidak tahu/tidak menjawab 28,2 persen.
Lalu yang percaya Omnibus Lwa bisa menyelesaikan tumpang tindih perundang-undangan sebanyak 52,2 persen. Yang menolak 26,4 persen dan yang tidak tahu/tidak menjawab 21,4 persen.
Sekarang ini sedang eranya “klaimisasi” kata “masyarakat”. Ketika mengatakan kata “masyarakat” akan memunculkan pertanyaan “Masyarakat mana dan siapa?”. Jadi, bagaimana kita bisa memastikan “klaimisasi” itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita lihat hasil dari survey tersebut, dapat diduga ada yang aneh. Ketika kesimpulannya menyatakan bahwa 90,1% setuju dengan Pengesahan UU Omnibus Law, namun hasil derivatif atau turunannya menunjukkan rata-rata 60%-an. Hal tersebut menunjukkan ada gejala yang aneh dengan survei tersebut, dari mana 30% tersebut??? Inilah yang sering menjadi pertanyaan “Apakah klaim mengikuti survei atau survei sendiri yang menyesuaikan dengan klaim?”.
Survey pesanan ini, biar bisa menggiring opini
Saya tidak yakin seluruh masyarakat Indonesia mengikuti pengambilan survei tsb.
Waktu Najwa Shihab tanya ke anggota DPR setahun yang lalu, ‘yang survei anda sendiri? enggak kami nyewa lembaga…’