Survei Indikator : 66 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Hasil suvei dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, jumlah yang puas dengan kinerja pemerintah untuk bulan September mencapai 66 persen. “Di Mei yang puas atau cukup puas itu hanya sedikit di atas 50 persen,” katanya, Minggu 18 Oktober 2020.

Selanjutnya jumlah yang kurang puas ada 26,4 persen dan tidak puas cuma 2,4 persen.

Menurut Burhanuddin, tingkat kepuasan masyarakat terdongkrak karena ada bantuan sosial (bansos) yang dikeluarkan. Hal lain yang juga berpengaruh terhadap puas tidaknya masyarakat dengan pemerintah pusat, yaitu aspek kelas, dan aspek partisan.

“Aspek kelas, semakin rendah tingkat pendidikan dan pendapat, cenderung lebih puas dibanding mereka yang pendapatan atau pendidikannya tinggi terhadap kinerja pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara aspek partisan yaitu tergantung terhadap apa yang menjadi pilihan politik di pilpres 2019 lalu. Seseorang yang pada pemilu lalu memilih Jokowi-Ma’ruf cenderung akan mengatakan puas dengan kinerja pemerintah pusat.
Sebaliknya ketika seseorang memilih Prabowo-Sandiaga pada 2019 lalu, meskipun Prabowo sudah masuk pemerintah, maka responden cenderung menjawab tidak puas.

Untuk diketahui survei Indikator dilakukan pada 24-30 September 2020 dengan menggunakan 1.200 responden melalui metode simple random sampling. Sementara margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini