MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah menambah anggaran subsidi energi menjadi Rp 502,4 triliun pada tahun ini. Hal ini untuk menahan harga BBM hingga listrik tidak naik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, anggaran tersebut sebenarnya dapat berguna untuk membangun ratusan ribuan sekolah.
Ia mencontohkan, biaya pembangunan satu sekolah dasar (SD) membutuhkan dana Rp 2,19 miliar, maka anggaran subsidi energi tahun ini bisa untuk membangun 227.886 sekolah. Anggaran tersebut juga bisa membangun fasilitas publik lainnya.
“Kalau menteri kesehatan sekarang minta anggaran membangun rumah sakit sampai ke seluruh pelosok, anggaran Rp 502,4 triliun. Ini bisa bangun rumah sakit sebanyak 3.333 rumah sakit kelas menengah,” kata Sri Mulyani, Jumat 26 Agustus 2022.
Perkiraan itu dengan estimasi bahwa biaya membangun satu rumah sakit kelas menengah perlu merogoh dana Rp 150 miliar. Anggaran sebesar itu juga dapat membangun 41.666 puskesmas. Dengan estimasi biaya pembangunan satu puskesmas Rp 12 miliar.
Anggaran ini, menurut Sri Mulyani, juga untuk membangun jalan tol di Sumatera. Ia memperkirakan Rp 502,4 triliun bisa mendapatkan 3.501 KM ruas tol baru. Dengan asumsi pembangunan 1 Km jalan tol membutuhkan anggaran Rp 142,8 miliar. ”Mungkin kita bisa menyelesaikan semua tol di Sumatera, bahkan lewat,” kata Sri Mulyani.
Ia menyatakan publik perlu menyadari besarnya anggaran yang untuk subsidi dan kompensasi energi tahun ini. Alokasi Rp 502,4 triliun itupun berisiko masih tidak cukup seiring kuota BBM bersubsidi yang juga segera habis.
Kuota BBM bersubsidi berisiko habis dalam beberapa bulan lagi. Dalam perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi pertalite tahun ini bisa mencapai 29,07 juta kilo liter. Jauh di atas kuota 23,05 juta kilo liter.
Konsumsi solar subsidi juga berisiko membengkak menjadi 17,44 juta kiloliter dari kyoto hanay 15,1 juta kili liter. Ini artinya, baik pertalite maupun solar berisiko habis pada bulan oktober jika kuotanya tidak ditambah.
“Ini yang jadi persoalan karena seluruh anggaran Rp 502,4 triliun tadi akan habis di bulan Oktober,” kata Sri Mulyani.
Dalam perhitungan Kemenkeu, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran Rp 195,6 triliun agar harga Solar dan Pertalite tak naik. Dengan demikian, anggaran subsidi mencapai Rp 700 triliun.