Stok Ditambah, Saat Puasa Pertamina Jamin Gas Elpiji 3 kg Tak Langka

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-PT Pertamina (Persero) menjamin ketersediaan gas elpiji 3 kg saat bulan ramadan melalui jaringan agen dan pangkalan siaga yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal itu untuk menjawab agar tidak terjadi kelangkaan di masyarakat.

Pertamina mengatakan selama sepekan pertama Ramadhan konsumsi Elpiji 3 kg di seluruh Indonesia mengalami kenaikan rata-rata 10 persen dibanding kondisi normal.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Mas’ud Khamid mengatakan, konsumsi rata-rata harian Elpiji 3 kg secara nasional sekitar 21.269 MT per hari. Kemudian, selama 6-13 Mei 2019 konsumsi tersebut naik menjadi 23.338 MT per hari.

“Kami pastikan Elpiji 3 kg tersedia dengan cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena selama Ramadhan dan Idul Fitri ini kami menyiapkan tambahan pasokan hingga rata-rata 15 persen dari kondisi normal. Jadi stok di masyarakat sangat cukup sekali,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu 15 Mei 2019.

Lebih lanjut, untuk menjamin ketersediaan Elpiji 3 kg di masyarakat, Pertamina menyiagakan 33.000 pangkalan siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, Pertamina juga menyiagakan 539 Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE).

Mas’ud mengatakan, jumlah agen dan pangkalan yang ditunjuk Pertamina untuk menjual Elpiji 3 kg sudah disesuaikan dengan peta kebutuhan di satu lokasi masyarakat. Hal ini karena status Elpiji 3 kg yang merupakan produk subsidi dari pemerintah, sehingga penyalurannya pun harus dilakukan dengan cermat.

Dia juga menyampaikan, mengingat Elpiji 3 kg adalah barang subsidi untuk masyarakat miskin, maka Pertamina mengimbau masyarakat yang mampu untuk menggunakan Elpiji non subsidi seperti Bright Gas.

Berita Terbaru

Refocusing Anggaran MBG Makin Berpihak pada Kerentanan

Oleh: Alexander Royce*)Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Setelah lebih dari satutahun berjalan dan menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, pemerintah kini melakukan refocusing atau penajaman sasaran program. Langkahtersebut bukan sekadar upaya efisiensi anggaran, melainkan bagian dari strategi untukmemastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar memberikan dampakmaksimal terhadap perbaikan gizi masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan.Di tengah tantangan fiskal global, tekanan ekonomi internasional, serta kebutuhanpembangunan di berbagai sektor, pemerintah memilih pendekatan yang lebih terukur. Fokus tidak lagi semata-mata pada besarnya jumlah penerima manfaat, tetapi padakualitas intervensi dan ketepatan sasaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwapemerintah tidak sedang mengurangi komitmen terhadap pembangunan sumber dayamanusia, melainkan memperkuat efektivitas program agar hasilnya lebih nyata.Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjadi figur yang pertama kali menjelaskan arah kebijakan baru tersebut. Menurutnya, pemerintah telah memutuskanuntuk menggeser orientasi program dari mengejar kuantitas menuju peningkatankualitas pelaksanaan. Dalam berbagai kesempatan, Nanik menegaskan bahwa BGN tidak lagi menjadikan target puluhan juta penerima sebagai satu-satunya ukurankeberhasilan program. Sebaliknya, perhatian diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, terutama masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, danterluar (3T), wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, serta kelompok rentan lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang membenahi tata kelola program melaluirefocusing penerima manfaat, optimalisasi dapur yang sudah ada, moratorium pembangunan dapur baru, serta pencarian sumber pendanaan alternatif agar bebanAPBN dapat lebih terkendali. Langkah tersebut diyakini dapat menghasilkanpenghematan yang signifikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan gizi yang diterima masyarakat.Lebih jauh, Nanik menilai bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukanoleh jumlah paket makanan yang dibagikan setiap hari. Yang jauh lebih penting adalahsejauh mana program mampu menurunkan angka stunting, memperbaiki status gizianak, serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan kelompok rentan. Karenaitu, pemerintah memilih untuk mengarahkan sumber daya pada wilayah yang selama inijustru belum banyak tersentuh layanan gizi. Pendekatan tersebut sejalan denganarahan Presiden agar manfaat program dapat lebih dahulu dirasakan oleh masyarakatyang menghadapi kerentanan paling tinggi. Setelah arah kebijakan tersebut dijelaskan oleh Kepala BGN, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kemudian memberikan gambaran lebih rinci mengenai implementasirefocusing yang sedang disiapkan pemerintah. Menurut Agustina, BGN saat inimelakukan berbagai simulasi untuk memastikan bahwa indikator keberhasilan program dapat dicapai secara lebih efektif dan spesifik. Evaluasi dilakukan terhadap komposisipenerima manfaat agar intervensi gizi benar-benar menyasar kelompok yang memilikikebutuhan paling besar. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang menelaah kembalicakupan penerima manfaat yang sebelumnya dirancang sangat luas, sehingga program dapat menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam jangka panjang.Agustina juga menekankan bahwa proses penyesuaian tersebut merupakan bagiannormal dari perencanaan anggaran pemerintah. Dengan mempertimbangkan efektivitasprogram dan kondisi fiskal negara, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiapalokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal. Dalam berbagai pembahasananggaran tahun 2027, BGN mengkaji kemungkinan pengurangan penerima manfaatyang dinilai tidak lagi menjadi prioritas utama, sehingga ruang fiskal dapat difokuskankepada kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi. Pendekatan inimenunjukkan bahwa pemerintah tidak mengurangi perhatian terhadap isu gizi, melainkan memperkuat ketepatan sasaran kebijakan.Pandangan tersebut mendapat dukungan dari kalangan pasar dan pelaku ekonomi. Head of Research Kiwoom Sekuritas,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini