Status Merapi Dinaikkan, Gubernur Ganjar Minta Warganya Santuy

Baca Juga

MATA INDONESIA, SEMARANGGunung Merapi dinaikkan statusnya dari Waspada di level II menjadi siaga di level III atau satu tingkat di bawah level paling berbahaya IV atau awas yang berarti sudah erupsi besar. Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta warga tidak panik.

Namun, dia menginstruksikan jajaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun tim kebencanaan lainnya terus menerus memantau perkembangan Gunung Merapi dengan cermat agar bisa memberi informasi sedini mungkin kepada masyarakat.

Ganjar menegaskan peningkatan status Gunung Merapi menjadi Siaga itu telah diterimanya dari banyak lembaga seperti Badan Geologi dan BMKG.

Maka, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera mengirimkan Tim BPBD ke lokasi rawan bencana erupsi terutama di Klaten, Boyolali dan Magelang.

Dia menegaskan pembangunan tempat-tempat pengungsian harus dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Ganjar mengingatkan pentingnya protokol tersebut karena Pandemi Covid19 hingga kini belum berlalu. “Jadi tempat pengungsian harus menerapkan jaga-jarak,” ujarnya, Kamis 5 November 2020.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

PP Tunas Buka Era Baru Perlindungan Anak Digital

Oleh: Damar Alamsyah )*Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalamPelindungan Anak atau PP Tunas sebagai tonggak penting dalammemperkuat perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan PP Tunas menandai perubahan pendekatan negara yang semakin adaptif terhadap tantangan perkembangan teknologi, sekaligusmenegaskan komitmen dalam menjaga generasi muda dari berbagairisiko di dunia maya.Regulasi PP Tunas hadir sebagai jawaban atas meningkatnya intensitaspenggunaan platform digital oleh anak dan remaja. Pemerintahmemandang ruang digital tidak lagi sekadar sarana hiburan, melainkantelah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang memerlukanpengaturan serius. Kebijakan negara melalui PP Tunas dirancang untukmemastikan ekosistem digital berjalan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab.Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kawiyan, menilai bahwakeberhasilan implementasi PP Tunas sangat ditentukan oleh kepatuhanplatform digital. Pandangan Kawiyan menegaskan bahwa seluruhketentuan dalam regulasi tersebut harus dijalankan secara konsisten oleh penyelenggara sistem elektronik agar perlindungan anak dapat terwujudsecara optimal.Kepatuhan platform digital mencakup berbagai aspek penting dalampengelolaan layanan. Kewajiban dalam PP Tunas meliputi klasifikasi usiapengguna, penentuan tingkat risiko layanan, serta pembatasan aksesberdasarkan usia sebagai instrumen perlindungan utama. Tanggungjawab platform...
- Advertisement -

Baca berita yang ini