MATA INDONESIA, JAKARTA – Omnibus Law adalah salah satu instrumen yang digunakan Indonesia untuk memulihkan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid19.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal itu untuk mendukung kebijakan fiskal dan moneter yang tetap akan digunakan. Sedangkan Omnibus Law untuk memperbaiki iklim investasi agar bisa menciptakan lapangan kerja.
Kombinasi langkah tersebut akan mempermudah masa transisi dari dukungan defisit fiskal dan kebijakan moneter menjadi transformasi struktural yang akan berkontribusi kepada pertumbuhan.
Jika ditambah dengan dukungan komunitas internasional maka akan semakin mudah bagi kita untuk pulih dari krisis ini.
“Bagi kami, dukungan berkelanjutan oleh komunitas internasional tidak hanya dalam pemulihan, tapi juga akses vaksin akan sangat kritikal,” kata Sri Mulyani yang dikutip Jumat 16 Oktober 2020.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyatakan untuk pulih dari dampak pandemi, ia juga mendorong restorasi perdagangan dan aliran modal khususnya investasi asing langsung (FDI) yang lebih penting dibandingkan aliran modal jangka pendek.
Sri Mulyani menambahkan dalam mendesain pemulihan ekonomi juga tidak hanya bicara pertumbuhan namun harus melihat dari sisi gender khususnya peran wanita harus mendapat dukungan. Sebab sebagian besar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah adalah perempuan.
Selain itu, desain pemulihan ekonomi juga harus berkaitan dengan perubahan iklim agar bisa bertumbuh mengurangi karbon melalui pemberian stimulus fiskal atau insentif.
Selain Sri Mulyani, dalam sesi interaktif yang dipandu pembawa acara Geoff Cutmore dan disiarkan dari London, Inggris itu juga menghadirkan tiga panelis lain di antaranya Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva.
Selain itu, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde dan Kepala Gavi, Aliansi Vaksin yang juga mantan Menteri Keuangan Nigeria, Ngozi Okonjo Iweala.
