MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani kesal dan geram dengan perilaku korupsi yang dilakukan Bupati Probolinggo Puput Tantriana bersama suaminya Hasan Aminudin.
Ia memosting kegeramannya itu dalam akun instagram resminya, @smindrawati.
”Korupsi adalah musuh utama dan musuh bersama dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan,” tulis Sri Mulyani.
Sri Mulyani kemudian membeberkan dana yang sudah diberikan pemerintah pusat kepada perkembangan kabupaten Probolinggo.
Dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Kabupaten Probolinggo naik cukup signifikan, dari tahun 2012 yang hanya dari Rp 959,7 miliar menjadi Rp 1,9 triliun pada tahun 2019.
Pada tahun 2020, alokasi TKDD tercatat Rp 1,85 triliun dan pada tahun 2021 juga tetap sebesar Rp 1,85 triliun. “Hingga total alokasi TKDD dari 2012 hingga 2021 adalah sebesar Rp 15,2 triliun,” tulisnya.
Total dana desa yang mengalir ke Probolinggo sejak 2015 hingga 2021 mencapai Rp 2,15 triliun untuk 325 desa. Masing-masing desa rata-rata mendapat Rp 291 juta pada tahun 2015 dan pada tahun 2021 naik 3,5 kali menjadi Rp 1,32 miliar.
Sayangnya, dari anggaran yang terus mengalir, penggunaan TKDD ini tidak maksimal. Pasalnya, masih banyak anak usia di bawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting). Pada tahun 2015, tercatat 21,99% dan pada tahun 2019 naik menjadi 34,04%. Dalam artinya, 3,5 dari 10 anak masih kurang gizi.
Pengangguran terbuka di Probolinggo pada tahun 2015 tercatat 2,89%. Pada tahun 2021 malah naik menjadi 4,86%. Tingkat kemiskinan memang turun dari 20,98% pada 2015 menjadi 18,61% pada tahun 2020. “Tapi, tetap saja hampir satu dari 5 penduduk di Probolinggo masih miskin,” kata Sri Mulyani.
