Sri Mulyani akan Temui Tito, Bahas Gaji Rp 28 Juta PNS DKI Jakarta

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Gaji PNS di DKI Jakarta yang disebut bisa mencapai Rp 28 juta per bulan belakangan ini jadi sorotan. Sampai, Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons hal tersebut, dan berencana membicarakannya dengan Mendagri Tito Karnavian.

Menurut Sri, standar gaji di masing-masing daerah tergantung pada kemampuan anggarannya. Hanya saja, ia memberi catatan, jika terlampau tinggi maka bisa jadi anggaran pembangunan tidak optimal.

“Ya memang itu salah satu yang selama ini menjadi pertimbangan, yaitu mengenai standar dari penggajian ASN, baik pusat maupun daerah, TNI/Polri,” kata Menkeu Sri di Jakarta, Kamis 21 November 2019.

Ia mengakui, masalah gaji PNS masih menyelimuti seluruh daerah di Indonesia. Porsi belanja kepegawaian di APBN masih terlalu besar, sehingga perlu pengendalian.

“Ini menjadi sesuatu yang menjadi persoalan seluruh Indonesia, saya nggak bicara tentang satu daerah saja,” ujar Sri Mulyani.

“Nanti aku bicara dulu sama Pak Mendagri ya,” ujarnya menambahkan.

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini