Oleh: Yonas Kogoya*
Keamanan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan pembangunan di Papua. Tanpa situasi yang aman, berbagai program peningkatan kesejahteraan akan sulit berjalan optimal. Oleh karena itu, setiap bentuk gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat sipil, merusak fasilitas umum, maupun menghambat aktivitas ekonomi harus ditolak bersama karena tidak memberikan manfaat bagi siapa pun, terutama masyarakat Papua sendiri yang menjadi pihak paling terdampak.
Berbagai aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata OPM atau TPNPB dalam beberapa waktu terakhir kembali menunjukkan bahwa pendekatan kekerasan hanya melahirkan penderitaan. Pembakaran pesawat perintis PT AMA di Balinggama, Yahukimo, yang mengakibatkan meninggalnya seorang pilot serta mengganggu pelayanan penerbangan di wilayah pegunungan merupakan contoh nyata bagaimana aksi teror berdampak langsungterhadap kepentingan masyarakat. Transportasi udara di Papua bukan sekadar sarana mobilitas, melainkan jalur utama distribusi bahan pangan, obat-obatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan pokok bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil. Ketika pesawat perintismenjadi sasaran serangan, yang paling dirugikan bukan hanya pemerintah atau operator penerbangan, tetapi masyarakat yang kehilangan akses terhadap berbagai layanan dasar.
Tindakan kekerasan terhadap fasilitas publik juga berpotensi menghambat percepatanpembangunan yang selama ini terus diupayakan pemerintah. Berbagai proyek infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan ekonomi membutuhkan situasi yang kondusif agar dapat berjalan sesuai rencana. Tidak ada investor, tenaga kesehatan, guru, maupunpelaku usaha yang dapat bekerja secara optimal apabila ancaman keamanan terus membayangiaktivitas mereka. Dengan demikian, menjaga keamanan sesungguhnya merupakan kepentinganbersama demi menciptakan masa depan Papua yang lebih sejahtera.
Kelompok separatis sering berupaya membangun narasi yang bertujuan memengaruhi opinipublik melalui berbagai klaim atas setiap peristiwa yang terjadi di lapangan. Dalam situasiseperti ini, masyarakat perlu bersikap bijaksana dengan tidak mudah mempercayai informasiyang belum melalui proses verifikasi. Perbedaan informasi mengenai insiden di Intan Jaya menunjukkan pentingnya penyelidikan yang objektif dan transparan berdasarkan fakta. Aparatpenegak hukum saat ini telah mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, serta kepatuhanterhadap aturan hukum.
Pemerintah terus mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menjaga stabilitaskeamanan di Papua. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum terhadapkelompok yang melakukan kekerasan, tetapi juga melalui pembangunan kesejahteraan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat. Pendekatankeamanan modern menempatkan masyarakat sebagai mitra utama, bukan sekadar objekpengamanan. Karena itu, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokohagama, tokoh masyarakat, akademisi, dan insan pers menjadi faktor penting dalam menciptakansituasi yang kondusif.
Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol. Patrige Renwarin, menegaskan bahwa aparatkeamanan telah melalukan berbagai langkah yang prediktif, responsif, dan adaptif denganmengedepankan pendekatan humanis, penghormatan terhadap hak asasi manusia, sertapenghargaan terhadap kearifan lokal. Menurutnya, sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan seluruh elemen masyarakatmerupakan kunci utama dalam menjaga keamanan di Tanah Papua. Pandangan tersebutmenunjukkan bahwa stabilitas keamanan hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruhkomponen bangsa.
Komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan juga diwujudkan melalui penguatan berbagaiprogram pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Dukunganterhadap Program Makan Bergizi Gratis, pengembangan ketahanan pangan, pengawalaninvestasi, pemberantasan peredaran narkotika, penyelundupan, perjudian daring, dan berbagaitindak kriminal lainnya merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang amansekaligus produktif. Keamanan yang terpelihara akan mempercepat hadirnya manfaatpembangunan hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.
Di sisi lain, aparat keamanan juga terus menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam menghadapi kelompok bersenjata. Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna, menyampaikan bahwa setiap kehilangan nyawa merupakanduka yang tidak diharapkan dan menegaskan komitmen TNI untuk bertindak secara profesional, proporsional, serta mengutamakan keselamatan warga sipil dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia juga mengajak kelompok yang masih memilih jalan kekerasan agar meninggalkan aksibersenjata. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap membuka ruangpenyelesaian konflik melalui jalur yang lebih konstruktif tanpa mengabaikan penegakan hukumterhadap pelaku kekerasan.
Masyarakat Papua pada hakikatnya menginginkan kehidupan yang aman, kesempatan bekerja, pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak, pelayanan kesehatan yang memadai, sertapembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Aspirasi tersebut tidak akan terwujudapabila aksi kekerasan. Teror, intimidasi, dan perusakan fasilitas publik hanya akanmemperpanjang penderitaan masyarakat serta memperlambat kemajuan daerah. Oleh sebab itu, setiap bentuk gangguan keamanan yang dilakukan OPM patut ditolak karena bertentangandengan kepentingan masyarakat Papua yang mendambakan kedamaian.
Masa depan Papua tidak boleh ditentukan oleh kekerasan, melainkan oleh semangat persatuan, pembangunan. Negara telah menunjukkan komitmennya melalui penguatan pelayanan publik, pembangunan kesejahteraan, penegakan hukum yang profesional, serta pendekatan humanisdalam menjaga stabilitas keamanan. Dengan dukungan masyarakat yang menolak aksi teror dan memilih jalan damai, Papua memiliki peluang besar untuk terus bergerak menuju kemajuan yang berkeadilan, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyatnya.
*Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Pembangunan Papua