Solider, Desa di Spanyol Pun Ganti Nama Jadi Ukraina

Baca Juga

MATA INDONESIA, FUENTES DE ANDALUCIA – Solider dengan kondisi Ukraina yang diserang Rusia, sebuah desa dengan rumah-rumah berdinding putih yang damai di Spanyol selatan memutuskan untuk mengubah nama menjadi Ukraina. Tindakan ini menjadi bentuk solidaritas.

Pada tanda bundaran di pintu masuk desa tertulis nama Ukraina yang telah menggantikan nama desa sebelumnya, Fuentes de Andalucia. Terpampang bendera biru dan kuning percis bendera negara bekas Uni Soviet itu di samping nama desa.

Jalan-jalan desa tersebut pun ikut berganti nama. Menjadi kota-kota yang berada di negara Ukraina, seperti City of Kyiv, Odesa, dan Mariupol. “Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesadaran tentang konflik di Ukraina,” kata Francisco Martinez saat berdiri di jalan City of Kyiv.

Ia mengatakan perubahan nama itu lebih dari sekadar isyarat. Penduduk desa juga telah mengumpulkan 3.500 euro dalam dua hari. Sumbangan ini akan mereka berikan kepada pusat pengungsi.

Desa ingin juga menawarkan rumah kepada 25 pengungsi atau dengan keluarga lainnya. Wilayah  di sebelah timur Seville ini memiliki penduduk lebih dari 7.100 jiwa.

Seorang pensiunan bernama Rafael Osuna mengatakan, dia akan menerima sepasang warga Ukraina ke rumahnya.”Orang-orang Fuentes sangat bangga dengan apa yang kami lakukan. Karena saya tinggal sendirian dan memiliki rumah besar, saya berpikir untuk menerima pasangan Ukraina untuk sementara waktu,” katanya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini