Soal Usul Jabatan Presiden Tiga Periode, Jangan Salahkan Jokowi

Baca Juga

MATA INDONESIA, SOLO – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan meminta masyarakat tidak menyalahkan Presiden Jokowi soal wacana masa jabatan presiden tiga periode.

“Itu urusan partai-partai, jangan salahkah Pak Presiden,” kata lelaki yang sering dipanggil Zulhas usai mengunjungi Wali Kota Gibran di Solo, Senin 28 Maret 2022.

Dia mengakui baru tiga partai yang setuju dengan usulan jabatan presiden tiga periode tersebut.

Ketiganya adalah PAN, Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Jadi banyak partai politik yang belum setuju dengan usulan tersebut. Jika partai yang tidak setuju lebih banyak dari yang setuju tentu saja usulan itu tidak bisa terrealisasi.

Sebaliknya, jika yang setuju menjadi lebih banyak, barulah dibicarakan lagi langkah selanjutnya.

Sekali lagi, Zulhas menegaskan bahwa soal jabatan presiden tiga periode adalah urusan partai politik, bukan presiden.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Moratorium SPPG dan Komitmen Menjaga Keberlanjutan Program Gizi Nasional

Oleh : Antonius UtomoKeputusan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberlakukan moratorium pembangunan dan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) barumemunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai kebijakantersebut sebagai langkah yang berpotensi memperlambat perluasan Program Makan BergiziGratis (MBG), sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai upaya strategis untukmemperkuat fondasi program sebelum dilakukan ekspansi lebih lanjut. Di tengah berbagaipandangan tersebut, satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa moratorium bukanlahpenghentian program, melainkan bagian dari proses evaluasi guna memastikan keberlanjutandan kualitas layanan gizi nasional.Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitassumber daya manusia Indonesia. Sejak diluncurkan, program ini terus mengalami perluasancakupan dengan dukungan ribuan SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Bahkan, BGN mencatat pembangunan puluhan ribu SPPG dalam kurun waktu yang relatif singkat sebagaibentuk percepatan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik dan kelompok rentan. Di saat yang sama, skala program yang semakin besar menuntut adanyasistem tata kelola yang semakin kuat dan terukur.Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Trenggono menegaskan bahwa moratorium...
- Advertisement -

Baca berita yang ini