MATA INDONESIA, JAKARTA – Dunia ramai-ramai menghujat China yang dituding membatasi muslim Uighur beribadah. Maka Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Pemerintah China membuka akses informasi soal konflik kemanusiaan yang melibatkan Uighur tersebut, terutama di sejumlah kamp China.
Wapres menegaskan sikap Pemerintah Indonesia menjunjung prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya terhadap etnis Muslim Uighur yang diduga mendapat perlakuan diskriminatif oleh Pemerintah China.
“Pemerintah (Indonesia) konsisten soal perlindungan hak asasi manusia. Kita akan mendukung upaya-upaya perlindungan dan mengajak Pemerintah China untuk melindungi hak asasi manusia,” ujar lelaki yang dipanggil Abah tersebut, Selasa 17 Desember 2019.
Dia juga menegaskan tidak perlu membesarkan laporan Wall Street Journal yang meluncurkan artikel investigatif yang menyebut belasan tokoh Islam Indonesia mendapat “endorsement” dari Pemerintah China supaya pemberitaan mengenai konflik antara Muslim Uighur dan Pemerintah China lebih lembut.
Soal tudingan media AS tersebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU Helmy Faishal Zaini membantah pemberitaan WSJ dan mengatakan bahwa tidak ada aliran dana dari Pemerintah China kepada NU untuk penggiringan opini publik.
Serupa dengan itu, Muhammadiyah juga membantah artikel WSJ. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan produk jurnalistik dari media besar di New York itu adalah fitnah.
