Soal Program Pengayaan Uranium, Komisi Eropa: Iran Melanggar Komitmen

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Komisi Eropa menyoroti sikap Iran yang kembali melanjutkan program pengayaan uranium hingga 20% di fasilitas bawa tanah. Jumlah ini melanggar Kesepakatan Nuklir Iran 2015.

“Kami sangat prihatin dengan tindakan yang diambil oleh Iran. Tindakan ini melanggar komitmen nuklir Iran dan akan memiliki implikasi serius,” kata juru bicara Komisi dalam briefing regular, melansir Reuters.

“Sangat disesalkan, tetapi juga sangat penting dan … bahwa kami menjaga kesepakatan,” sambungnya.

Program pengayaan uranium ini merupakan pelanggaran terbaru yang dilakukan Iran sejak 2019, sebagai respons atas penarikan diri Washington. Tahun 2018 Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan secara sepihak Kesepakatan Nuklir Iran yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Paman Sam kemudian memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran, yang sebelumnya dicabut sebagai ganti pengekangan terhadap program nuklir Iran.

AS mengatakan tujuan dari langkah itu adalah memaksa Teheran untuk menyetujui kesepakatan lebih luas yang membatasi kerja nuklirnya, membatasi program rudal balistiknya dan mengakhiri perang proksi regionalnya. Namun, Iran mengatakan tidak akan bernegosiasi selama sanksi tetap ada.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini