Soal Jalan Desa 191.000 Km, Jokowi: Hitung Saja Sendiri

Baca Juga

MATAINDONESIA, JAKARTA – Banyak pihak, terutama dari lawan politiknya, yang menyangsikan klaim Presiden Joko Widodo soal pembangunan jalan di 74.900 desa yang pada akhir 2018 telah mencapai 191.000 kilometer.

Kepada pihak-pihak yang meragukan capaian tersebut, Jokowi berkata baiknya menghitung sendiri fakta tersebut di lapangan.

“Ya tidak mungkin salah, silakan hitung sendiri,” ujar Jokowi saat menghadiri Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Jakarta, Rabu 20 Februari 2019.

Presiden menjelaskan, dana desa digelontorkan tak hanya untuk pembangunan jalan, tetapi juga untuk mendirikan posyandi, PAUD, irigasi, pasar desa, hingga jembatan penghubung.

Saat ini, Jokowi menyebut telah menyelesaikan 58 ribu unit irigasi, 8.900 pasar desa dan 1,1 juta meter jembatan.

Ia juga berkata pemerintah sejak 2015 lalu terus melakukan peningkatan anggaran dana desa, mulai dari Rp 20,7 triliun, lalu meningkat jadi Rp 47 triliun pada 2016, Rp 60 triliun pada 2017 dan 2018, serta Rp 70 triliun tahun 2019 ini.

“Sampai akhir 2019 nanti artinya sudah Rp 257 triliun dana masuk ke desa-desa. Ini triliun ya, bukan miliar. Gede banget,” kata Jokowi.

“Jadi sekali lagi fisik, infrastruktur sudah kita jalankan. Ke depan agak digeser sedikit ke pemberdayaan ekonomi desa. Apa itu, saya berikan contoh di Jateng di desa Ponggok, Umbul Ponggok (sumber air) lalu dibuat desa wisata. Apa yang terjadi setahun income 14 Miliar. Ini di desa kita umbul-umbul itu banyak sekali,” ujar Jokowi menambahkan.

Klaim pembangunan jalan desa sepanjang total 191.000 kilometer itu disampaikan Jokowi dalam debat kedua Pilpres 2019 berhadapan dengan Prabowo Subianto pada Minggu 17 Februri 2019 lalu.

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini