MINEWS, JAKARTA – Jabatan Jaksa Agung yang baru pada periode kedua Jokowi menjadi salah satu posisi yan disorot. Ada yang menganjurkan agar jabatan orang tertinggi Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut harus di ambil dari sosok non partai politik (Parpol) untuk menghindari tendesi-tendensi politis.
Hal tersebut disepakati oleh Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Ia mengatakan bahwa idealnya posisi Jaksa Agung jangan diambil dari Parpol.
“Bukan berarti tak boleh. Tapi sesuai pengalaman 5 tahun belakangan ini, kesannya independensi Kejagung malah berkurang kalau diambil dari kalangan Parpol atau yang punya afiliasi dengan Parpol,†kata dia dalam acara diskusi di Kedai Keibar Jakarta Selatan, Sabtu 19 Oktober 2019.
Bahkan Masinton juga menilai bahwa saat ini tidak ada figur internal yang layak menjadi Jaksa Agung. Memang jika dipertimbangkan dari sisi karir, maka yang menjadi kandidat jaksa agung adalah para jaksa agung muda (JAM).
“Tapi, para JAM sekarang ayam sayur. (6 jaksa agung muda) semuanya ayam sayur. Tidak ada yang pantas jadi Jaksa Agung,” ujar dia.
Masinton pun mengatakan Jaksa Agung yang baru sudah dinanti oleh tugas nan berat yaitu harus menjaga keagungan institusi kejaksaan.
“Institusi kejaksaan harus dijaga keagungannya. Di Indonesia cuma ada dua institusi yang agung, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung. Makanya, tidak bisa kalau Jaksa Agungnya ayam sayur,” kata dia menegaskan.
Masinton lalu menyebut sejumlah kriteria ideal Jaksa Agung. Figur Jaksa Agung, menurutnya, harus kompeten, melakukan pembenahan internal dan mampu menjadikan kejaksaan non partisan.
“Juga ada beberapa persoalan yang belum selesai sampai sekarang. Terutama kasus pelanggaran HAM. Tugas Jaksa Agung kedepan, Jaksa Agung bersama Komnas HAM duduk bareng menyeleasikan kasus pelanggaran HAM,” ujar Masinton.
