Soal Jabatan Presiden Tiga Periode, Megawati: yang Bicara Itu Punya Keinginan Sebetulnya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Isu amandemen UUD 1945 terkait perubahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode, mendapat sorotan dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PIP) Megawati Sowkarnoputri.

Megawati pun membela Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya ada sejumlah orang yang menciptakan isu Jokowi ingin menjabat Presiden selama tiga periode.

“Yang omong itu yang kepengen sebetulnya. Siapa tahu suatu saat dia bisa tiga periode,” kata Megawati saat meluncurkan buku ‘Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam sebagaimana dalam keterangannya, Rabu 24 Maret 2021.

Megawati memandang tudingan tersebut tidaklah berdasar. Pasalnya aturan main sudah ada diatur di dalam konstitusi maupun undang-undang.

“Memang presiden bisa merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Kan tidak,” katanya.

Di sisi lain, Megawati menginginkan kader PDIP yang duduk di eksekutif maupun legislatif tak menyia-nyiakan waktunya selama menjabat.

“Kalau mau jadi wali kota, mau apa kamu? Mau cari kekayaan, kekuasaan, ketenaran? Berhenti lah. Paling dua periode selesai, tak ada lagi bisa lebih dari dua periode,” katanya.

“Tugas kalian utama sebagai kader partai adalah memperjuangkan nasib rakyat,” imbuh Megawati.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini