Soal Internet Lambat di Papua, Wiranto: untuk Menjaga Keamanan Nasional

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Lambatnya akses internet di Papua yang saat ini terjadi konflik, ditegaskan oleh Menko Polhukam Wiranto adalah untuk mempersempit ruang penyebaran berita bohong yang bisa viral lewat media sosial. Dan ini dilakukan untuk kepentingan bangsa karena dianggap membahayakan.

“Viral salah satu penyebaran berita bohong, salah satu alat propaganda yang menyerang pemerintah itu lewat apa? Lewat medsos. Apa kita biarkan? provokasi, membakar-bakar masyarakat, menyebarkan berita bohong lewat media sosial,” katanya.

Dia menegaskan pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang dalam memblokir Internet di Papua. Pemblokiran dan melambatkan internet, lanjut Wiranto, akan dilakukan sampai situasi aman.

“Tindakan ini bukan melanggar hukum, tapi semata-mata menjaga keamanan nasional, menjaga keutuhan nasional,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memutuskan untuk memblokir akses internet terkait kerusuhan Papua dan Papua Barat. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga situasi di sana.

Plt. Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu mengatakan pemblokiran ini, kata pria yang akrab disapa Nando tersebut, berlangsung mulai Rabu 21 Agustus 2019.

 

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini